Organda Tolak Kenaikan BBM untuk Angkutan Umum

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Organisasi Angkutan Darat, menolak realisasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi untuk angkutan umum, karena hal itu akan membebani tingginya biaya operasional yang dicemaskan bakal membebani penumpang.

"Organda menolak kenaikan harga BBM untuk angkutan umum penumpang dan barang," kata Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena Soerbakti , dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (2/10).

Menurut Eka Sari, kenaikan itu karena angkutan umum penumpang dan barang masih membutuhkan BBM bersubsidi, agar tidak menambah biaya operasional kendaraan.

Selain itu, ujar dia, suku cadang dan harga kendaraan telah mengalami kenaikan sebesar 10-15 persen dalam kurun waktu setahun terakhir.

Kenaikan tersebut, lanjutnya, adalah karena dipengaruhi faktor seperti tingginya nilai tukar dolar mata uang AS terhadap rupiah.

"Load factor angkutan umum saat ini hanya berkisar antara 45-50 persen, sehingga penerimaan operator tidak dapat mencukupi untuk menutup biaya operasional dan investasi," tegasnya.

Organda juga mendukung pelarangan dan penindakan muatan berlebih, bagi kendaraan angkutan barang.

Organisasi mitra pemerintah dalam sektor transportasi itu, juga mendorong angkutan barang untuk memuat barang sesuai dengan Jumlah Beban Izin (JBI), dan muatan sumbu terberat sesuai kelas jalan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Untuk itu, ia menegaskan Organda meminta Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia mencabut peraturan daerah atau peraturan lainnya yang memberikan dispensasi bagi kelebihan muatan angkutan barang.

"Itu karena bertentangan dengan perundang-undangan yang ada," kata Ketum Organda.

Eka juga meminta aparat penegak hukum, untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara konsisten terhadap pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang, serta angkutan umum ilegal atau plat hitam yang beroperasi. (Ant)

Editor : Bayu Probo