Pakar: Masalah Natuna Utara, Indonesia Perlu Perkuat Patroli Laut

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Masalah Natuna Utara tidak seharusnya diselesaikan di meja perundingan mengingat China tidak mengakui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara. Hal tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, Dikutip Antara, Jumat (3/1) terkait dengan pelanggaran oleh kapal China di wilayah ZEE Indonesia di Natuna Utara.
"Sementara itu, Indonesia tidak mengakui klaim traditional fishing right China," kata Hikmahanto. Maka dia menyayangkan pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal Natuna Utara.
Di tengah pernyataan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China, Menhan Prabowo menyampaikan, "Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baiklah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik"
Pernyataan ini patut disayangkan, kata Hikmahanto. Seharusnya Menhan sebagai bagian dari pemerintah harus satu suara dengan suara pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, di Kantor Menko Polhukam, tambahnya.
Langkah nyata yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah meningkatkan patroli di Natuna Utara dan melakukan penegakan hukum bila ada nelayan asing, termasuk asal China, yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
"Peningkatan patroli juga bertujuan agar nelayan-nelayan Indonesia saat melakukan aktivitasnya tidak mendapat gangguan dari kapal-kapal Coast Guard China," kata dia.
Perlu dipahami Indonesia tidak dalam situasi akan berperang, karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Coast Guard China.
Adapun wilayah laut yang diklaim oleh Indonesia adalah wilayah hak berdaulat (sovereign right) bukan wilayah kedaulatan (sovereignty) Indonesia.
Perlu dipahami wilayah di mana ada hak berdaulat dalam hukum laut berada di wilayah laut bebas, bukan di wilayah laut teritorial.
"Dalam konteks demikian, pengerahan kekuatan TNI tidak dapat dilakukan di ZEE. Otoritas yang wajib dikerahkan adalah otoritas yang melakukan penegakan hukum," ujar Hikmahanto.
Di Indonesia otoritas tersebut adalah Bakamla, KKP dan TNI-AL. Atas dasar ini solusi dalam bentuk perundingan dalam isu Natuna Utara sebagaimana yang disampaikan oleh Menhan tidak memiliki dasar di samping memang tidak diperlukan

Editor : Sabar Subekti