Palestina Akan Selenggarakan Pemilu Mei Mendatang

RAMALLAH, SATUHARAPAN.COM-Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas, mengumumkan diselenggarakannya pemilihan parlemen dan presiden Palestina pada hari Jumat (15/1). Ini adalah yang pertama dalam 15 tahun, jika akhirnya terselenggara. Dan merupakan upaya mengatasi perpecahan internal Palestina yang sudah berlangsung lama.

Langkah tersebut secara luas dilihat sebagai tanggapan atas kritik terhadap legitimasi demokrasi lembaga politik Palestina, termasuk kepresidenan Abbas.

Pengumuman itu disampaikan beberapa hari sebelum pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, dengan siapa Palestina ingin mengatur ulang hubungan setelah mereka mencapai titik terendah di bawah Presiden Donald Trump.

Menurut keputusan yang dikeluarkan oleh kantor Abbas, Otoritas Palestina (PA), yang memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel, akan mengadakan pemilihan legislatif pada 22 Mei dan pemungutan suara presiden pada 31 Juli.

"Presiden menginstruksikan komite pemilihan dan semua aparat negara untuk meluncurkan proses pemilihan demokratis di semua kota di tanah air," kata dekrit itu, mengacu pada Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur.

Faksi Palestina telah memperbarui upaya rekonsiliasi untuk mencoba menghadirkan front persatuan, sejak Israel mencapai perjanjian diplomatik tahun lalu dengan empat negara Arab.

Kesepakatan itu, yang ditengahi oleh pemerintahan Trump yang akan segera berakhir, membuat kecewa warga Palestina dan membuat mereka semakin terisolasi. Dan wilayah itu menghadapi perubahan kesetiaan negara-negara Teluk Arab yang Sunni dan Israel yang mencerminkan ketakutan bersama terhadap pengaruh Iran yang Syiah.

Hamas Sambut Rencana Pemilu

Hamas, kelompok militan Islam yang merupakan saingan domestik utama Abbas, menyambut baik pengumuman tersebut. "Kami telah bekerja dalam beberapa bulan terakhir untuk menyelesaikan semua hambatan sehingga kami dapat mencapai hari ini," kata pernyataan Hamas.

Kelompok itu menyerukan pemilihan umum yang adil, di mana "para pemilih dapat mengekspresikan keinginan mereka tanpa batasan atau tekanan, dan dengan keadilan dan transparansi penuh."

Dengan Biden akan mulai menjabat pada 20 Januari, "seolah-olah Palestina mengatakan kepada pemerintah AS yang akan datang: kami siap untuk terlibat," kata analis politik Gaza, Hani Habib. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti