Palestina Minta Dewan Keamanan PBB Tolak Laporan Kuartet

PALESTINA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Palestinian, Mahmoud Abbas meminta Dewan Keamanan PBB menolak laporan utama oleh kuartet diplomatik yang mengecam Israel dan Palestina terkait pembangunan permukiman dan hasutan kekerasan.

Laporan itu diterbitkan Jumat pekan lalu oleh Uni Eropa, Rusia, PBB dan Amerika Serikat, dan dikritik oleh Israel maupun Palestina sebagai tidak adil.

Laporan tersebut dijadwalkan akan dibahas di Dewan Keamanan PBB dalam beberapa pekan mendatang, namun tanggalnya belum ditetapkan.

Abbas, pada hari Rabu (6/7) mengatakan dalam sebuah pernyataan mengenai laporan itu bahwa hal itu bukan penyebab (proses) perdamaian tidak berlanjut. "Kami berharap bahwa Dewan Keamanan tidak mendukung laporan ini," katanya seperti dikutip AFP.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, mengecam apa yang disebutnya sebagai "upaya menyamakan tanggung jawab antara orang di bawah penjajahan dan militer asing penjajah."

Temuan dan rekomendasi laporan ini seharusnya untuk memberi landasan bagi menghidupkan kembali proses perdamaian antara Israel dan Palestina yang telah terhenti sejak melemahnya inisiatif Amerika Serikat pada April tahun 2014.

Israel Juga Menolak

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga menolak laporan itu, dan menyebutkan bahwa pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki merupakan penghalang bagi perdamaian adalah ‘’mitos.’’

Belum  ada tanggapan resmi dari kuartet penyusun laporan itu, namun sumber yang membaca laporan itu mengatakan bahwa ada hal positif yang bisa ditarik dari tanggapan tersebut.  "Jika keduanya, Presiden Abbas dan Perdana Menteri Netanyahu, melihat laporan itumengganggu, maka laporan tersebut berisi hal-hal yang keduanya merasa tidak nyaman," katanya seperti dikutip AFP.

Seorang pejabat Palestina mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi berurusan dengan kuartet tersebut sebagai lembaga, tapi akan terus bekerja dengan empat anggotanya secara terpisah.

"Ini bukan hanya tentang laporan, lebih dari itu, namun laporan itu menegaskan bagaimana manfaat (kuartet)," kata pejabat itu.

Ada peringatan bahwa kekerasan sedang berkembang dan pembangunan permukiman Yahudi dilakukan di tanah yang dialokasikan sebagai bagian dari negara Palestina di masa depan, dan hal itu mematikan prospek terjadinya kesepakatan damai.

Saat ini setidaknya ada 570.000 pemukim Israel yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki dan di Yerusalem Timur, di mana Palestina berharap menjadikannya sebagai ibu kota negara di masa depan mereka. Dan pihak PBB mengatakan bahwa pemukiman itu ilegal.