Palestina Protes Rencana Malawi Buka Kedubes di Yerusalem

YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM - Pihak berwenang Palestina memprotes rencana Malawi untuk membuka kedutaan di Yerusalem. Jika rencana tersebut terwujud maka Malawi akan negara Afrika pertama yang melakukannya.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengirim utusan ke Malawi, Kamis (5/11), meminta Presiden Lazarus Chakwera untuk membatalkan rencana tersebut.

Palestina menyebutnya sebagai pelanggaran resolusi PBB di wilayah yang disengketakan.

“Ini menjadi perhatian utama kami. Ini adalah masalah kedaulatan, ini adalah masalah mengakui negara Palestina. Ini adalah masalah pelanggaran hukum internasional dan parameter internasional terkait dengan status Yerusalem,” kata utusan Palestina Hanan Jarrar.

Ia memberi pengarahan kepada wartawan setelah memberikan surat protes kepada Chakwera di Gedung Negara di ibu kota Lilongwe.

Surat dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta Chakwera untuk mempertimbangkan kembali rencana Malawi tersebut. Israel menganggap kota itu sebagai ibu kota abadi, tetapi Palestina menginginkan Yerusalem Timur, yang direbut dalam perang Timur Tengah tahun 1967, sebagai bagian dari negara masa depan.

Jarrar mengatakan Yerusalem masih merupakan wilayah yang disengketakan dan setiap tindakan yang berupaya mengubah karakter dan status kota tersebut dikategorikan pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 476, yang disetujui pada tahun 1980 dan ditegaskan kembali pada tahun 2016 oleh Resolusi 2334.

“Malawi seharusnya tidak memilih berada di sisi sejarah yang salah. Malawi seharusnya tidak memilih untuk mengikuti negara apartheid,” kata Jarrar.

Saat ini, hanya Amerika Serikat dan Guatemala yang memiliki kedutaan besar di Yerusalem.

Chakwera pertama kali mengumumkan keputusan untuk membuka kedutaan besar di Yerusalem dalam pidato kenegaraannya pada bulan September. Hal itu memicu perdebatan sengit di antara warga Malawi.

Chakwera mengatakan kepada parlemen baru-baru ini bahwa Malawi adalah negara berdaulat dan keputusannya tidak dapat dipengaruhi oleh negara atau lembaga asing mana pun. (VOA)