Palestina Tunda Pemilu Dewan Kota

PALESTINA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Palestina menunda pemilihan dewan kota sampai empat bulan akibat Fatah dan Hamas gagal mengatasi perpecahan dalam mengatur pemilihan umum yang pertama dalam satu dekade ini.

Penudaan itu disampaikan hari Selasa (4/10) setelah sehari sebelumnya pengadilan tinggi Palestina memutuskan bahwa pemilu, yang awalnya dijadwalkan pada 8 Oktober harus diadakan hanya di Tepi Barat dan tidak di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.

Kapan pemungutan suara itu itu akan dilakukan belum ditetapkan oleh pemerintah yang berbasis di Tepi Barat, wilayah Palestina yang dikontrol oleh pihak Fatah pimpinan Presiden Mahmud Abbas, menurut laporan AFP.

Komisi Pusat Pemilihan Palestina dan perwakilan khusus PBB menyambut penundaan itu, dan mengatakan mereka berharap Gaza akan dimasukkan dalam pemilihan umum.

Palestina belum mengadakan pemilu sejak 20016 ketika dua pihak, Hamas dan Fatah mengambil bagian. Keduanya juga tidak mengadakan pemungutan suara terpisah di Tepi Barat maupun di Jalur Gaza sejak saat itu.

"Kabinet Palestina, dalam konsultasi dengan Presiden Mahmud Abbas, memutuskan untuk menunda pemilihan lokal untuk empat bulan," kata Perdana Menteri Palestina,  Rami Hamdallah dalam sebuah pernyataan.

Hamas Menolak

Gerakan Islam Hamas menolak penundaan itu dan mengatakan penundaan dan keputusan untuk tidak menyelenggarakan pemilihan umum di Gaza sebagai manuver Fatah untuk menghindari kekalahan elektoral.

Hamas, dicap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah merencanakan untuk mendukung daftar calon tidak resmi terkait dengan gerakan itu untuk menghindari sanksi yang potensial jika mereka menang. Namun belum jelas apakah Hamas masih akan berusaha untuk melakukannya.

Pemilu itu awalnya dimaksudkan untuk memilih dewan kota di 416 kota, dan kota-kota di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel.

Pada 8 September, pengadilan tinggi Palestina di Tepi Barat menangguhkan pemilihan umum itu akibat perbedaan pendapat antara Fatah dan Hamas tentang daftar calon.

Makin Terpisah

Sengketa yang menyebabkan lahirnya keputusan hari Senin itu di mana pengadilan tinggi memerintahkan pemilu akan diselenggarakan hanya di Tepi Barat dan tidak di Jalur Gaza.

Dikatakan bahwa peradilan yang dikuasai Hamas di Gaza tidak memberi "jaminan" untuk menyelenggarakan pemilihan umum.

Tidak jelas apakah penundaan yang diumumkan hari Selasa dimaksudkan agar Gaza dimasukkan dalam pemilu atau sesuai  putusan pengadilan. Namun Komisi Pemilihan menyambut penundaan itu.

Penundaan itu lebih baik, namun hanya diselenggarakan di Tepi Barat dinilai akan diperdalam pemisahan Palestina dan berdampak negatif terhadap kepentingan umum rakyat Palestina.

Nickolay Mladenov, koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, juga menyambut penundaan itu. Ddalam sebuah pernyataan dia mengatakan bahwa pemilihan penting "diselenggarakan baik di Tepi Barat maupun Gaza".

Sementara Mukhaimer Abu Sada, profesor ilmu politik di Universitas Al Azhar, Gaza mengatakan kepada AFP bahwa "jika konsensus tidak dapat dicapai, skenario yang paling mungkin adalah membatalkan pemilu".

Upaya Panjang Rekonsiliasi

Upaya rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah telah berulang kali gagal, dan Hamas memboikot pemilu kota Palestina terbaru pada tahun 2012.

Seorang pejabat komisi Pemilu mengatakan pemerintah sekarang berencana untuk memulai kembali proses dari awal, yang berarti bahwa daftar calon sudah terdaftar bisa dihapus.

Juru bicara Hamas Sami, Abu Zuhr,i kepada wartawan mengatakan kelompok itu menentang dan ingin proses dimulai lagi pada titik di mana itu proses itu berhenti.

Fatah dan Hamas bersaing dalam pemilihan umum parlemen 2006 pemilihan, di mana Hamas memenangi di wilayah Gaza, dan hal itu memicu konflik yang menyebabkan perang saudara di dekat Gaza pada tahun berikutnya.

Mahmud Abbas yang sudah berusia  81 tahun orang tahun sekarang dii bawah tekanan politik yang berat, termasuk  adanya saran kebanyakan warga Palestina yang ingin dia mundur.

Beberapa analis melihat keputusan Abbas untuk menyerukan pemilihan wali kota sebagai langkah pertama dan  gagal, karena dia mungkin telah berharap Hamas akan mengulangi  boikot seperti tahun 2012.

Editor : Sabar Subekti