Loading...
MEDIA
Penulis: Endang Saputra 14:21 WIB | Kamis, 09 Februari 2017

Panglima TNI: Insan Pers adalah Pahlawan Pejuang

Panglima TNI Gatot Nurmantyo dihadapan awak media usai memberikan sambutan pada acara Gala Dinner Hari Pers Nasional 2017, di Islamic Centre, Ambon, Rabu (8/2) malam. (Foto: Puspen TNI)

 AMBAON, SATUHARAPAN.COM – Insan pers adalah pahlawan pejuang, dan sejarah Indonesia sebelum merdeka. Insan pers atau media harus membangkitkan semangat para pemuda-pemuda Indonesia agar bersatu dan berjuang dengan ikrar Sumpah Pemuda. Peran pers melalui pemberitaannya menyebarkan energi sosial, sehingga terdengung di seluruh nusantara dengan semboyan merdeka atau mati.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dihadapan awak media usai memberikan sambutan pada acara Gala Dinner Hari Pers Nasional 2017, di Islamic Centre, Ambon, Rabu (8/2) malam.

Panglima TNI juga menyampaikan bahwa, pembangunan nasional pada era kompetisi global dan krisis ekonomi dunia, peran insan pers sangat diperlukan untuk memberitakan semua kejadian apapun dengan benar dan apa adanya.

“Pemberitaan itu harus dengan kalimat yang menyejukkan dan memberikan solusi, bukan justru memprovokasi yang berakibat perpecahan,” kata dia.

Sementara itu, terkait kedatangan Chief of the Australian Army Letnan Jenderal Angus Campbell di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu pagi (8/2, Panglima TNI mengatakan bahwa Letnan Jenderal Angus Campbell datang ke Indonesia membawa pesan dari Chief of Defence Force,  Australian Defence Force Marsekal Mark Binskin.

Dalam pertemuan tersebut, Chief of the Australian Army Letnan Jenderal Angus Champbell menyatakan penyesalan dan permohonan maaf dari Panglima Angkatan Bersenjata dan Kepala Staf Angkatan Darat Australia atas terjadinya pelecehan ideologi Pancasila oleh prajurit militer Australia, karena itu bukan cerminan dari institusi tetapi cermin perorangan.

“Australian Defence Force telah mengambil langkah-langkah dengan menutup sekolah, mengevaluasi kurikulumnya karena tidak benar serta memproses dan memberikan sanksi, baik kepala sekolah maupun personel-personel yang terlibat dan berdampak terhadap karier mereka,” kata dia.

Panglima TNI menyampaikan terima kasih atas respon cepat maupun tindakan tegas dari Chief of Defence Force dan Chief of the Australian Army dalam menyikapi insiden yang dilakukan oleh prajurit militer Australia tersebut.

Panglima TNI mengatakan bahwa, dalam Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Indonesia berprinsip zero enemy and thousand friends.

Panglima TNI menegaskan bahwa, Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia maupun bagi seluruh rakyat, sehingga rakyat Indonesia rela mati untuk membela ideologinya, apalagi bagi seorang prajurit TNI dan hal itu sangat sensitif dan menyakitkan.

“Saya belum mengambil keputusan atas kelanjutan hubungan kerja sama militer antar kedua negara, tetapi saya akan melaporkan kepada Menteri Pertahanan RI dan Menteri Luar Negeri RI, selanjutnya bersama-sama akan melaporkan kepada Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, keputusan apapun juga tergantung Presiden RI,” kata dia.

Sementara itu, menyikapi pernyataan salah seorang anggota Komisi I DPR-RI yang disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta bahwa Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I-DPR pada tanggal 6 Februari 2017 dilakukan secara tertutup, konotasinya seolah-olah pihaknya yang menyebarkan berita tersebut.

"Saya tegaskan bahwa berita itu tidak benar, yang benar adalah rapat dilaksanakan secara terbuka,” kata dia.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I-DPR tersebut, khususnya tentang program kerja anggaran dan rencana kegiatan TNI pada tahun 2017, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri No. 28 tahun 2015 untuk anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU, yang menentukan adalah Kementerian Pertahanan.

“Saya hanya mengendalikan anggaran untuk Mabes TNI saja, tetapi kalau saya yang menyampaikan ini, seolah-olah saya mempunyai kepentingan, padahal ini untuk menyiapkan junior-junior yang kelak akan menggantikan saya, jangan sampai Panglima TNI yang akan datang mengalami seperti saya, tidak memiliki kewenangan mengatur anggaran masing-masing angkatan,” kata dia.(PR)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home