Pansel KPK Disebut Serahkan Dokumen Amburadul ke Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, menilai Panitia Seleksi (Pansel) calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan dokumen yang berantakan untuk ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Penilaian tersebut disampaikan anggota Komisi Hukum DPR, Taufiqulhadi, setelah melihat Pansel KPK merevisi sejumlah nama narasumber dalam Road Show Pansel KPK dari dokumen yang sebelumnya telah dipaparkan di hadapan Komisi Hukum DPR, hari Selasa (17/11).

"Ini Pansel KPK sudah memberikan dokumen ‎amburadul kepada Presiden. Karena baru kemarin malam kita lakukan rapat, tapi malam ini sudah ada perubahan dari apa yang telah dipaparkan," kata Taufiqulhadi dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi Hukum DPR dengan Pansel KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Rabu (18/11).

Sebelum Taufiqulhadi, sejumlah anggota lainnya sudah mempermasalahkan hal tersebut. Seperti anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto‎,yang menjabarkan perbedaan sejumlah nama narasumber Road Show Pansel KPK. Dia pun meminta klarifikasi dari Pansel KPK terkait perubahan yang terjadi hanya dalam waktu satu hari tersebut.

"Ternyata, bukan hanya di Kota Makassar seperti yang kita persoalkan di awal tadi. Ternyata di Kota Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, dan Medan juga terjadi perubahan. Jadi mana yang benar ini? Kami minta klarifkasinya," ucap Wihadi.

Menanggapi temuan Wihadi tersebut, pemimpin RDP, Benny Kabur Harman, terlihat kaget. Dia langsung mencurigai Pansel KPK membuat laporan fiktif.

"Ah masa iya? Saya menduga hanya satu kota saja, ternyata banyak. Ini berarti laporan fiktif ya? Ini perlu dipertanggungjawabkan," ujar politikus Partai Demokrat itu.

Kemudian, Benny mempertanyakan soal nama Bambang Widjojanto yang disebutkan menjadi narasumber ‎Road Show Pansel KPK di Kota Makassar, padahal dalam RDP sebelumnya Pansel KPK menyebutkan Laode Muhammad Syarif sebagai narasumber dalam kegiatan di kota "Angin Mammiri' itu.

“Saya tanya ada buktinya? Kalau ada dikasihkan. Dan saya juga tanya itu Bambang Widjojanto yang mana apakah Bambang pemimpin KPK non aktif,” dia mempertanyakan.

Tanggapan Pansel ‎

Menanggapi hal tersebut‎, Destry mengaku yang dilaporkan secara resmi ke DPR adalah laporan atas perencanaan awal road show. Kemudian, pada kenyataannya, banyak perubahan yang terjadi untuk pemilihan narasumber.

Sementara, terkait perubahan nama narasumber dalam road show di Kota Makassar Destry menerangkan, memang dalam rangka sosialisasi calon pemimpin KPK. Pada saat itu, Pansel KPK mengaku tidak melihat nama narasumbernya, tetapi hanya membagi 10 daerah yang akan disambangi, dan di Kota Makassar yang menjadi narasumber adalah Bambang Widjojanto, sosok pemimpin KPK non-aktif.

“Jadi yang datang itu pemimpin KPK non-aktif Bambang Widjojanto," tutur Destry.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja