Papua Tetap Jadi Agenda Resmi KTT Pacific Islands Forum

POHNPEI, MICRONESIA, SATUHARAPAN.COM - Kendati tidak akan menjadi yang terutama, masalah Papua akan menjadi salah satu isu yang akan diangkat untuk dibicarakan pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pacific Islands Forum (PIF) akhir pekan ini di Pohnpei, ibukota negara Federated States of Micronesia (FSM). Pertemuan tersebut telah dibuka hari ini (8/9), namun pertemuan puncak akan digelar pada hari Sabtu (10/9).

Sekretaris Jenderal PIF, Dame Meg Taylor,  mengatakan bahwa isu Papua Barat adalah isu sensitif bagi beberapa pemerintah di Pasifik. Namun, isu itu tetap masih perlu untuk diperdebatkan.

"Ini adalah masalah yang terus dikejar dan tidak mungkin lenyap," kata dia, sebagaimana dilansir dari Papua New Guinea Today.

"Negara-negara besar yang menjadi anggota seperti Australia dan Selandia Baru menyadari bahwa masalah ini tidak akan lenyap. Dan itu tidak boleh lenyap, karena sangat penting bagi wilayah kita," kata Taylor.

Pada KTT PIF tahun lalu di  Port Moresby, isu Papua adalah salah satu dari lima topik inti yang diusulkan kepada para pemimpin Forum melalui Framework on Pacific Regionalism (FPR). Yang disebut belakangan ini adalah suatu mekanisme baru untuk mengembangkan kebijakan regional dan aksi kolektif dalam PIF.

Dalam komunike akhir KTT PIF di Port Moresby tahun lalu, para pemimpin Pasifik menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas dua provinsi di Papua. Namun pada saat yang sama, "menyerukan semua pihak untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia semua warga di Papua dan bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik tersebut dengan cara damai. "

Dalam PIF ke-47 ini, isu Papua tersebut tampaknya akan diangkat, setidaknya untuk memberi kesempatan kepada Ketua PIF, Perdana Menteri PNG, Peter O'Neill, melaporkan upaya yang diamanatkan PIF kepadanya terkait Papua. Pada  konferensi tahun lalu ia ditugaskan mendekati Indonesia untuk menjajaki dikirimkannya misi pencari fakta ke Papua.

Walaupun O'Neill belum memberikan laporan, sudah jelas bahwa Indoensia menolak adanya misi semacam itu.

Di Pohnpei, Dame Meg Taylor menegaskan bahwa Kedutaan Besar Indonesia di Suva telah mengatakan kepada Sekretariat PIF bahwa Jakarta tidak akan menyambut delegasi PIF jika menggunakan istilah pencari fakta.

Ia menegaskan Indonesia juga tidak senang bahwa isu hak asasi manusia di Papua dikaitkan dengan isu yang lebih luas, yaitu penentuan nasib sendiri atau referendum, pada saat yang sama dengan gerakan kemerdekaan di Kaledonia Baru, Bougainville dan Guam sedang mempersiapkan diri untuk melakukan referendum.

Isu Papua Tetap menjadi Agenda

Berdasarkan informasi yang dihimpun satuharapan.com dari laman resmi PIF, isu Papua pada KTT kali ini tetap menjadi salah satu topik yang diajukan dalam kerangka FPR. Kendati demikian, masih menjadi pertanyaan apakah akan menjadi topik utama.

Berdasarkan data, ada 19 topik yang diajukan dalam kerangka FPR. Masing-masing adalah, administrasi bisnis, disabilitas, pendidikan, perikanan, jender,ICT, ketenagakerjaan, kesehatan, pergerakan bebas, kelautan, perdamaian dan keadilan, perubahan iklim, engagement initiative, turisme, perdagangan, tanggap bencana, energi terbarukan dan hak asasi manusia.

Masih berdasarkan data, untuk topiki HAM isu Papua mendominasi dan tercatat ada 13 inisiatif. Ke-13 inisiatif itu adalah sebagai berikut (berdasarkan judul dalam Bahasa Inggris):

1. Human Rights Abuses in West Papua (diajukan oleh Dale Hess)
2. Melanesian Peoples of West Papua -Support at the Pacific Island Forum and at the United Nations (diajukan oleh David Johnson)
3. The need for the PIF to take the issue to the United Nations (diajukan oleh Pasifika)
4. The PIF to Take Action on Human Rights in West Papua at the UNGA and the UNHRC (diajukan oleh Catholic Justice & Peace Commission of the Archdiocese of Brisbane)
5. Admit West Papua into the Pacific Island Forum ( diajukan oleh Sisters of St Joseph Justice Network)
6. Appointment of UN Special Representative to investigate human rights violations in West Papua ( diajukan oleh Pacific Islands Association of Non-Governmental Organisations (PIANGO))
7.Status and Human Rights Support for West Papua (diajukan oleh Catherine Delahunty Green MP)
8. West Papua - Cause for concern (diajukan oleh Australia West Papua Association (Sydney))
9. West Papua on the United Nations Agenda (diajukan oleh Peta Jane Humphreys)
10. Human rights issues in West Papua to be prioritised (diajukan oleh West Papua Action Auckland and Oceania Interrupted)
11.The need for the PIF to take the issue to the United Nations (diajukan oleh Further Arts)
12. Human Right Violation and Self Determination for Indigenous People from Papua (diajukan oleh Yoseph Novaris Wogan Apay)
13. Truth and Reconciliation Tribunal for West Papua (diajukan oleh West Papua Project, Centre for Peace and Conflict Studies, The University of Sydney)

Kendati banyak topik yang diusulkan untuk dibicarakan terkait isu Papua,  tampaknya akan kalah pamor dibanding dua isu lain yang akan menjadi fokus utama, yakni perubahan iklim dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu penyebabnya adalah kemungkinan tidak hadirnya PM Solomon Islands, Manasseh Sogavare, yang selama ini getol menyuarakan isu Papua. Ia tidak hadir karena KTT diselenggarakan pada hari Sabat.

Selain itu, fokus utama pertemuan adalah pertumbuhan ekonomi, terlihat dari tema KTT yakni "Small and Far -- Challenges for Growth)," sehingga isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi kemungkinan akan lebih banyak menarik perhatian.

Kendati demikian, tidak tertutup kemungkinan munculnya kejutan dari forum ini, mengingat kuatnya desakan kelompok masyarakat sipil untuk membicarakan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Octovianus Mote, mengatakan keyakinannya bahwa isu Papua akan menemukan momentum pada forum ini.

"Tahun lalu, hanya Melanesian Spearheard Group (MSG) dan Kerajaan Tonga yang mendukung kami," kata dia. "Saat ini kami mendapat dukungan dari bangsa-bangsa Mikronesia, Polynesia dan Melanesia," kata dia.

Sebagai catatan, PIF adalah forum yang beranggotakan 16 negara dan pemerintahan sendiri meliputi Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Republic of Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu. Saat ini yang menjabat keketuaan adalah Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill. Tahun ini keketuaan tersebut akan diserahkan kepada tuan rumah, yaitu Federated States of Micronesia.

Editor : Eben E. Siadari