Para Caketum Golkar Ogah Bayar 1 Miliar untuk Munaslub

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Bakal calon ketua umum DPP Partai Golkar Indra Bambang Utoyo memilih dicoret dari pencalonannya sebagai ketua umum ketimbang harus membayar iuran Rp 1 miliar untuk pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

"Saya menolak. Uang Rp1 miliar itu besar sekali, dan tidak sesuai dengan prinsip partai modern. Kalau ini dilakukan terus-menerus nanti ke daerah akan berlanjut seperti itu. Tidak apa saya tidak lolos," kata Indra seusai mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta, hari  Rabu (4/5).

Indra menilai sebaiknya sumbangan oleh bakal calon ketua umum dilakukan sukarela atau tidak ditetapkan besarannya. Dia enggan membuat iuran itu sebagai preseden buruk Golkar ke depan.

"Kalau itu menjadi dasar komite pemilihan dalam verifikasi dan menyebabkan saya tidak lolos, ya tidak apa," kata dia seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu, bakal calon Ketua Umum Golkar Syahrul Yasin Limpo menegaskan enggan membayar sepeser pun untuk maju sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar sekalipun dalam bentuk sumbangan.

"Karakter saya itu tidak biasa diukur dengan sen per sen. Masing-masing pendekatannya saja," kata Yasin Limpo seusai mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.

Gubernur Sulawesi Selatan itu menegaskan dia siap dicoret dari bakal calon Ketua Umum Golkar karena tidak mau membayar iuran Rp 1 miliar.

"Silahkan coret saja, kan gampang, ini sikap dan idealisme saya," kata dia.

Menurut Limpo jika kepemimpinan partai diberikan kewajiban membayar maka hal itu akan menjadi budaya nasional yang tidak baik.

"Saya bukan menjelekkan calon yang lain, semua punya pendekatan masing-masing," kata dia.

KPK Larang Golkar Tarik Iuran Rp 1 Miliar

KPK melarang Partai Golkar untuk menarik iuran Rp 1 miliar kepada masing-masing calon ketua umum yang akan mengikuti Munaslub 23-26 Mei 2016 di Bali.

"Kalau kata KPK Rp 1 miliar itu tidak boleh, karena baik calon yang akan dipilih itu kan penyelenggara negara seperti anggota DPR maupun yang punya suara bisa juga dia anggota DPR, bupati, gubernur, wali kota. Jadi yang memberi dan menerima itu bisa saja pejabat/penyelenggara negara. Itu bisa masuk dalam ketentuan gratifikasi, karena itu dilarang memberikan sumbangan Rp 1 miliar di dalam munaslub ini." kata Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Lawrence Siburian bertemu dengan pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Laode M Syarif, Alexander Marwata dan sejumlah Deputi dan pejabat KPK lain terkait kewajiban iuran Rp 1 miliar yang harus dibayarkan bakal calon ketum Partai Golkar.

"Dan tentu untuk menjaga asas keadilan, tidak hanya calon yang merupakan penyelenggara negara, tapi yang lainnya pun juga akan kita minta dilarang, jadi tidak ada pengumpulan dana yang Rp 1 miliar yang wajib," kata dia.

Padahal Ketua Komite Pemilihan Munaslub Partai Golkar, Rambe Kamarulzaman, mengatakan uang itu dibayarkan di Kantor DPP Partai Golkar 3-4 Mei 2016, sehingga uang yang sudah dibayar rencananya akan dikembalikan ke para bakal calon ketum.

"Kalaupun sudah diserahkan kita akan kembalikan secara utuh dan menyeluruh supaya Partai Golkar ini dalam munaslub sesuai dengan aturan dimana semangatnya ingin memperbaiki partai dan ingin membasmi korupsi maka dengan demikian ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan itu harus kita ikuti," kata dia.

Komite Etik akan menyampaikan hasil pembicaraan dengan KPK ini ke pimpinan Golkar dan selanjutnya akan disampaikan ke pantia penyelenggara Munaslub.

"Iya dibatalkan, dan KPK akan membantu kita sepenuhnya manakala kita datang ke KPK meminta tolong atau berkonsultasi atau monitoring. Kami komite etik akan menyampaikan kepada pimpinan Golkar dan tentu pimpinan Golkar akan menyampaikan kepada panitia penyelenggra munaslub, hasil konsultasi komite etik dengan pimpinan KPK," kata dia.

Padahal menurut Lawrence, iuran Rp 1 miliar itu adalah untuk mengurangi politik uang.

"Semangatnya adalah kalau bisa menghapus money politics, artinya calon tidak boleh memberikan uang kepada pemegang hak suara dan sebaliknya pemegang suara juga tidak boleh meminta uang ke calon karena itu diminta calon menyerahkan sumbangan ke panitia penyelenggara dan diatur oleh panitia penyelenggara untuk dipergunakan untuk panitia penyelenggara itu biaya transportasi, penginapan, tapi tidak ada uang saku, itu dihapus," jelas Lawrence.

Munaslub Partai Golkar akan digelar di Bali pada 15-17 Mei 2016 dengan masa pendaftaran bakal calon ketua umum Golkar dibuka hari Selasa (3/5) hingga Rabu.

Para bakal calon Ketua Umum yang disebut maju antara lain, Ade Komaruddin, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsuddin, Hutomo Mandala Putra (Tommy), Indra Bambang Utoyo, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Syahrul Yasin Limpo, dan Wati Amir.

Editor : Sotyati