Parlemen New Zealand Desak Dibentuknya Tim Pencari Fakta Papua

SELANDIA BARU, SATUHARAPAN.COM - Sejumlah politisi Selandia Baru berjanji akan mendorong pemerintah negara itu untuk mendorong direalisasikannya misi pencari fakta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Adanya rekomendasi diadakannya misi demikian merupakan kesepakatan dalam Pacific Islands Forum (PIF) tahun lalu ketika para pemimpin negara itu bertemu di Papua Nugini.

Selandia Baru termasuk anggota PIF, selain Australia, Cook Islands, FIji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Nue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Banuatu, dan (associate member) Kaledonia Baru, French Polynesia

Hal ini ditegaskan oleh Anggota Parlemen Selandia Baru dari Partai Hijau, Catherine Delahunty.

Ia mengakui bahwa pemerintah Selandia Baru selama ini mengatakan bahwa Indonesia menentang gagasan tersebut. Namun, Delahunty, yang kini memimpin 20 orang anggota parlemen Selandia Baru, mengatakan negaranya seharusnya melakukan upaya lebih keras lagi.

"Kami akan menulis surat kolektif kepada Murray McCully sebagai Menteri Luar Negeri untuk meminta dia membuat komentar atas kurangnya kemajuan (dalam pembentukan misi pencari fakta, Red)," kata dia.

"Soalnya, hal  itu sudah disepakati. Hal ini sudah jelas dari tahun lalu, bahwa sejumlah besar pelanggaran HAM terus berlanjut dan ada kebutuhan untuk misi pencarian fakta. Jadi kita akan mendorong pemerintah  karena mereka menandatangani kesepakatan untuk ini, mereka harus bersikap untuk itu. "

Editor : Eben E. Siadari