Parpol Harus Tanggung Jawab Jika Calegnya Frustrasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ahli Psikologi Politik dari Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar mengatakan sistem politik kita belum matang, terutama dalam hal kaderisasi partai politik (parpol). Abdul Malik Gismar menilai partai harus bertanggung jawab pada calon legislatif (caleg) yang mereka usung, jangan sampai jika caleg itu tidak terpilih, menjadi frustrasi, bahkan menjadi gila.

“Persoalan besar partai politik kita itu ada di kaderisasi, artinya mereka (parpol) tidak menyiapkan kadernya. Kader yang mereka usung pun bukan kader yang tangguh, kokoh, mengerti ideologi partai, mengerti apa sebetulnya yang dituntut untuk bisa terjun ke dalam demokrasi,” kata Abdul saat dihubungi satuharapan.com, Jumat (9/5).

Sementara dari sisi calegnya sendiri atau orang-orang yang terjun ke politik, menurut Associate Director Paramadina Graduate School of Communication itu, motivasinya ada berbagai macam hal. Kebanyakan kader partai beranggapan menjadi politisi itu sama dengan bekerja.

“Mereka masuk ke politik karena ingin cari kerja, dengan modal yang begitu banyak, berhutang ke mana-mana, kemudian hasilnya justru tidak dapat pekerjaan itu. Sehingga munculah fenomena caleg gagal yang frustrasi,” ungkapnya.  

Stres Tidak Harus ke Psikiater

Akan tetapi di Indonesia, kenyataannya caleg gagal yang frustrasi tidak datang ke rumah sakit jiwa (RSJ), atau mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Hal itu didukung oleh informasi dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emawati yang tempo hari mengatakan jumlah kunjungan pasien RSJ cenderung stabil.

Abdul kemudian berujar, dalam budaya Indonesia, orang stres tidak harus ke RSJ atau mencari bantuan profesional. Lantaran budaya kita masih punya mekanisme atau instrumen lainnya untuk penyembuhan, misalnya penyembuhan secara tradisional/alternatif, atau bisa juga datang ke pemuka agama, maupun sesepuh atau orang yang dituakan/dihormati karena ilmunya, bahkan orangtua sendiri bisa menjadi tempat untuk penyembuhan jiwa.

“Budaya kita tidak mengharuskan orang kalau stres ke rumah sakit atau bantuan profesional, dan itu dianggap sah-sah saja. Jangan lupa pada pemuka agama atau orangtua juga bisa berfungsi mengurangi stres. Tetapi jangan sampai pergi ke dukun atau paranormal yang bisa membuat stres lebih parah lagi. Kalau hanya mendapat bantuan dari sesepuh atau pemuka agama, itu hal biasa,” papar Abdul.

Terlebih, orang yang datang ke RSJ di Indonesia susah. Dalam arti, tidak prestigious, yang datang ke RSJ dianggap sakit yang luar biasa atau orang yang benar-benar gila, sudah dianggap tidak normal, tidak bisa berfungsi lagi seperti orang waras (outcast).

Orang yang mengalami stres sebenernya fenomena yang biasa. Tetapi kalau stres sampai datang ke RSJ, mendapatkan perawatan di RSJ, dianggap bukan sekedar stres lagi. Orang gila di Indonesia itu tidak punya tempat.  

“Jangankan caleg, orang biasa saja seperti kita pun, kalau stres, tidak ada yang mau ke RSJ. Ke psikolog itu berat lho, dalam artian karena orang itu dianggap tidak waras, dan persoalannya luar biasa. Sementara kalau ke dukun, paranormal, atau pihak lain selain RSJ, itu dianggap masyarakat masih jauh lebih terhormat, maka pilihannya mau tidak mau ya ke situ,” simpulnya.

Berbeda halnya dengan kenyataan di negara maju. Abdul berpendapat, orang yang stres tidak ragu datang ke profesional. Sebagian besar masyarakatnya kalau merasa punya gangguan jiwa, tidak harus didiagnosis gila, misalnya hanya mengalami stres, trauma, atau panik, mereka biasanya mencari bantuan profesional seperti psikolog, psikiater. Tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan mereka datang ke pemuka agama misalnya gereja.  

Kaderisasi Partai Sangat Penting

Jarang kita dengar di negara yang demokrasinya baik, caleg yang tidak terpilih lalu mengalami stres. Tetapi di negeri ini, banyak fenomena seperti itu, lagi-lagi karena partainya tidak matang, kaderisasinya masih sangat lemah, sehingga kadernya juga tidak matang, tidak baik kualitasnya.

“Kader partai yang diangkat menjadi caleg bukan calon yang mumpuni baik secara psikologis maupun ideologis,” kata Abdul.

Bahkan partai yang saat ini elektabilitasnya cukup tinggi pun, seperti disimpulkan Abdul, tidak terlepas dari kaderisasi yang belum matang. Kendati demikian, masih ada partai yang dia nilai dari segi mekanisme kaderisasinya “lumayan”.  Apa yang ia simpulkan tersebut, juga berdasarkan fakta dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

“Ada beberapa partai yang saya perhatikan misalnya PKS, partainya punya mekanisme kaderisasi yang lumayan, demikian juga partai besar seperti Golkar. Yang lainnya tidak lebih baik dari mereka,” ucapnya.

PDIP pun dia anggap termasuk yang punya kaderisasi cukup baik. Meskipun begitu, ia mengakui sulit membanding-bandingkan partai yang satu dengan yang lainnya.

Namun secara umum, pemantapan ideologi, pemantapan pengetahuan politik, manajemen politik, pendidikan strategi, komunikasi, dan lain sebagainya, belum baik di semua partai politik di Indonesia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja