Partai atau Rakyat? Rakyatlah yang Menilai

[NUSA DUA] Kongres Luar Biasa Partai Demokrat berakhir di Nusa Dua Bali, Sabtu (30/3) lalu dengan keputusan Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menjabat Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014 mengambil tanggung jawab sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2013-2015, menggantikan Anas Urbaningrum yang saat ini menjadi 'pesakitan' karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menyangkut keputusan tersebut, Presiden Yudhoyono meminta agar ia juga diawasi dan diingatkan apabila dirinya lebih banyak mengutamakan tugas partai daripada tugas negara.
 
Banyak pihak merangkap jabatan dalam karier politiknya akhir-akhir ini. Presiden SBY kini, selain sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Harian Partai Demokrat. Kemudian, Hatta Radjasa yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Ri juga bertanggungjawab sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Tidak sampai di situ, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan selain sebagai menteri Koperasi dan UKM RI, ia juga baru saja didaulat sebagai Ketua Umum Harian Partai Demokrat. Lalu, EE Mangindaan selaku Menteri Perhubungan RI sekaligus sebagai Ketua Umum Harian Dewan Pembina Partai Demokrat, menegaskan bahwa Dewan Pembina tidak terlalu memiliki posisi strategis dan wewenangnya hanya membantu Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Komposisi Dewan Pembina Partai Demokrat saat ini masih 30 orang. EE Mangindaan pun yakin bahwa walau jumlah sebanyak itu, dan Jero Wacik duduk sebagai salah satu anggotanya tetapi tugas kepartaian tidak akan terganggu. Bagi dewan pembina, yang paling utama adalah terkait pemilu, kalau kebijakan strategis dari ketua harian.

Wakil Ketua Umum DPP Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon, berpendapat bahwa nantinya rakyat-lah yang akan menentukan apakah SBY benar-benar mengurusi negara atau hanya sekadar mengurus partai. 

"SBY mau tidak mau harus fokus pada negara ini, entah sebagai ketua umum atau ketua harian, yang penting urusan negara adalah nomor satu," ujar Fadli seperti dilansir Antaranews
 

Editor : KP1