Paus Fransiskus di Nagasaki Serukan Penghapusan Senjata Nuklir

NAGASAKI, SATUHARAPAN.COM - Paus Fransiskus, yang berbicara di salah satu kota yang pernah dihantam bom atom dalam sejarah, pada Minggu (24/11) menyerukan penghapusan senjata nuklir, dan mengatakan kepemilikan senjata itu jahat dan tak bisa dipertahankan.

Ia kembali menyampaikan dukungannya buat kesepakatan 2017 untuk melarang senjata nuklir -yang sudah disepakati oleh hampir dua-pertiga anggota PBB, tapi ditentang oleh negara besar pemilik nuklir yang menyatakan itu "bisa merusak kemampuan pencegahan" -yang mereka puji bisa mencegah perang konvensional.

"Kepemilikan senjata nuklir dan senjata lain pemusnah massal bukan jawaban (buat perdamaian yang didambakan)," kata Paus Fransiskus, sebagaimana dikutip Reuters. Sebelumnya Paus menutup matanya dalam doa dan menyalakan lilin untuk mengenang korban.

"Dunia kita ditandai oleh dikotomi jahat untuk mempertahankan dan menjamin kestabilan dan perdamaian melalui pemahaman palsu keamanan berkelanjutan oleh mentalitas ketakutan dan ketakpercayaan," katanya dengan suara getir di tengah hujan dan angin kencang.

"Perdamaian dan kestabilan internasional berlawanan dengan upaya untuk membangun di atas ketakutan dan penghancuran timbal-balik atau ancaman pemusnahan total," kata Paus.

Paus Fransiskus, yang berbicara di Atomic Bomb Hypocenter Park di Nagasaki, "ground zero" bom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada 9 Agustus 1945, yang seketika menewaskan 27.000 orang, juga mencela apa yang ia sebut perlucutan kesepakatan anti-penyebaran.

Nagasaki adalah kota kedua yang dihantam bom atom selama Perang Dunia II. Pada Minggu malam, Paus dijadwalkan mengunjungi Hiroshima, tempat ledakan pertama, yang seketika menewaskan sebanyak 78.000 orang.

Sebanyak 400.000 orang lebih akhirnya meninggal akibat radiasi dan cedera yang diakibatkan oleh bom yang dijatuhkan Amerika Serikat dalam upaya mengakhiri perang.

Sebaliknya, sumber daya yang dihabiskan dalam "perlombaan senjata" mestinya digunakan buat pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup. (Reuters)