PBB: 108 Warga Sipil Tewas oleh Serangan Udara Ethiopia

JENEWA, SATUHARAPAN.COM-Sedikitnya 108 warga sipil tewas bulan ini dalam serangkaian serangan udara di wilayah utara Tigray di Ethiopia yang dilanda perang, kata PBB, hari Jumat (14/1).

PBB juga memperingatkan bencana kemanusiaan yang mengancam di kawasan itu, dengan operasi distribusi makanannya di ambang terhenti.

Kantor hak asasi manusia PBB mendesak pihak berwenang Ethiopia untuk memastikan perlindungan warga sipil, dengan mengatakan serangan yang tidak proporsional yang mengenai sasaran non militer dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

Ethiopia Utara telah dilanda konflik sejak November 2020 ketika Perdana Menteri Abiy Ahmed mengirim pasukan ke Tigray setelah menuduh partai yang berkuasa di kawasan itu, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), melakukan serangan terhadap kamp-kamp tentara federal.

"Kami khawatir dengan banyak laporan yang sangat mengganggu yang terus kami terima mengenai korban sipil dan penghancuran objek sipil akibat serangan udara di wilayah Tigray Ethiopia," kata juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Liz Throssell, kepada wartawan di Jenewa.

“Setidaknya 108 warga sipil dilaporkan tewas dan 75 lainnya terluka sejak awal tahun ini dimulai, akibat serangan udara yang diduga dilakukan oleh angkatan udara Ethiopia.”

Dia merinci serangkaian serangan udara, termasuk serangan pada 7 Januari di kamp Dedebit untuk pengungsi internal, yang menewaskan sedikitnya 56 orang tewas dan 30 lainnya luka-luka, tiga di antara mereka kemudian meninggal di rumah sakit.

Pada hari Senin, 17 warga sipil dilaporkan tewas dan 21 terluka setelah serangan udara menghantam pabrik tepung, dan pada hari Selasa, lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan milik negara terkena, dilaporkan menewaskan tiga orang, kata Throssell.

Banyak serangan udara lainnya dilaporkan pekan lalu, tambahnya. “Kami menyerukan kepada pihak berwenang Ethiopia dan sekutu mereka untuk memastikan perlindungan warga sipil dan objek sipil, sejalan dengan kewajiban mereka di bawah hukum internasional,” kata Throssell.

“Kegagalan untuk menghormati prinsip-prinsip pembedaan dan proporsionalitas bisa menjadi kejahatan perang.”

Sementara itu, Program Pangan Dunia (WFP) PBB mengatakan distribusinya berada pada titik terendah sepanjang masa, dengan eskalasi konflik yang berarti bahwa tidak ada konvoi WFP yang mencapai ibu kota Tigrayan, Mekele, sejak pertengahan Desember.

"Operasi bantuan makanan untuk menyelamatkan jiwa di Ethiopia utara akan terhenti karena pertempuran sengit di lingkungan itu yang telah memblokir perjalanan bahan bakar dan makanan," kata juru bicara WFP, Tomson Phiri, kepada wartawan.

“Setelah 14 bulan konflik di Ethiopia utara, lebih banyak orang membutuhkan bantuan makanan mendesak. “Tanpa makanan, tanpa bahan bakar, tanpa akses, kita berada di ambang bencana kemanusiaan besar.” (AFP)

Editor : Sabar Subekti