PBB Ancam Sanksi Pengganggu Kesepakatan Damai Libya

LIBYA, SATUHARAPAN.COM - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa, hari Sabtu (17/10), mengancam akan memberlakukan sanksi terhadap pihak yang menghalangi kesepatan damai Libya, yang tengah berjuang keras untuk membentuk pemerintahan kesatuan.

Utusan PBB, Bernardino Leon, telah mengajukan usulan berbagi kekuasaan dalam pemerintahan, tetapi parlemen Libya yang diakui secara internasional dan majelis yang didukung Islamis menolak keras usulan tersebut.

Libya memiliki dua pemerintahan sejak Agustus 2014, ketika aliansi milisi yang mencakup Islamis menguasai ibu kota, memaksa pemerintahan yang didukung internasional mencari perlindungan di bagian timur negara itu.

Anggota Dewan Keamanan mengatakan bahwa “komite sanksi Libya bersiap untuk menandai orang-orang yang mengancam perdamaian, stabilitas dan keamanan Libya atau merusak penyelesaian transisi politiknya,” menurut sebuah pernyataan.

Dewan tersebut “mendesak semua pihak di Libya untuk mendukung dan menandatangani” kesepakatan politik dan “bekerja dengan cepat untuk membentuk pemerintahan dari kesepakatan nasional.”

Libya terjerumus ke dalam kekacauan setelah jatuhnya Moamer Kadhafi pada 2011, dengan kedua belah pihak berlomba-lomba merebut kekuasaan sementara beberapa kelompok berebut kontrol kekayaan sumber daya alamnya yang besar. (AFP/Ant)

Editor : Sotyati