PBB Bantah Terima Petisi Referendum Papua

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - Ketua Komite Khusus PBB tentang Dekolonisasi yang juga Wakil Tetap/Duta Besar Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, menegaskan pihaknya tidak pernah menerima petisi referendum Papua seperti banyak diberitakan, khususnya sebagaimana diklaim oleh Benny Wenda dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)..

"Sebagai Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24), saya maupun Sekretariat Komite, tidak pernah menerima, secara formal maupun informal, petisi atau siapapun mengenai Papua seperti yang diberitakan dalam surat kabar The Guardian," demikian pernyataan Duta  Rafael Ramírez, di markas besar PBB di New York, (28/09).

Siaran pers Duta Besar Venezuela untuk PBB yang juga Ketua Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi

Dalam siaran persnya, yang salinannya diterima oleh satuharapan.com, Dubes Venezuela menegaskan bahwa ia sangat menghormati integritas dan kedaulatan wilayah semua anggota. 

Dia tegaskan bahwa mandat dari Komite Dekolonisasi terbatas kepada 17 Non-Self-Governing Territories.  Masing-masing adalah Western Sahara, Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands, Montserrat, Saint Helena, Turks and Calcos Islands, United States Virgin ISlands, Gibraltar, American Samoa, French Polynesia, Guam, New Caledonia, Pitcairn dan Tokelau. 

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Papua tidak termasuk dalam 17 teritori tersebut.

Secara khusus ia menekankan kedekatan hubungan antara Venezuela dan Indonesia.

“Sebagai sesama anggota Gerakan Non Blok, kita selalu menjunjung tinggi prinsip utama GNB yang menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota”. 

Dia menegaskan bahwa Venezuela tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. 

Menurut siaran pers Kemenkopolhukam, pernyataan dari Ketua Komite Dekolonisasi kembali menunjukan bahwa kelompok separatis Papua dan Benny Wenda terus menyebarkan hoax dan kebohongan kepada publik. Kegiatan bohong seperti ini sangat sering dilakukan khususnya apabila ada pertemuan besar dan terdapat pejabat tinggi PBB yang hadir. 

"Tahun lalu Benny Wenda pernah menyebutkan bahwa telah menyerahkan dokumen mengenai Papua kepada Sekjen PBB, namun setelah di konfirmasi ke kantor Sekjen PBB ternyata bohong," kata Dubes RI untuk PBB, Triansyah Djani, dalam siaran pers yang diterima dari Kemenkopolhukam.

Menurut Kemenkopolhukam yang mendapat informasi dari perutusan Kemlu RI di New York, Dubes Rafael dengan tegas membantah pernah berkomunikasi dengan Benny Wenda.  Selaku Ketua Komite Dekolonisasi, Rafael mengatakan tidak mungkin berhubungan dengan pihak-pihak di luar agenda C24. 

Rafael Ramírez menyampaikan kegusarannya dengan adanya individu maupun pihak-pihak yang memanipulasi namanya untuk propaganda.
 

Klaim Benny Wenda

Sebelumnya, Benny Wenda kepada The Guardian mengklaim telah menyerahkan petisi tentang Papua yang berisi 1,8 juta tanda tangan berisi tuntutan referendum. Namun, ia tidak menjelaskan siapa pejabat PBB yang menerima petisi, dimana dan kapan serta tanpa memberi bukti berupa foto atau salinan dokumen.

Satuharapan mencoba menghubungi sumber-sumber di ULMWP, tetapi tidak ada yang dapat memastikan bagaimana penyerahan petisi tersebut.

Petisi itu sendiri awalnya hendak diserahkan ke markas Dewan HAM PBB di Jenewa, bulan lalu. Petisi itu sempat dibawa oleh sejumlah perenang Inggris melalui Danau Jenewa ke markas PBB tersebut.

Sayangnya ketika itu Benny Wenda batal menyerahkan petisi. Tidak ada pejabat Dewan HAM PBB yang menerima petisi tersebut. Benny Wenda kemudian mengumumkan bahwa petisi akan diserahkan ke markas PBB di New York pada saat Sidang Umum PBB.

Editor : Eben E. Siadari