PBB: Kejahatan HAM Korut Setara dengan Nazi dan Khmer Merah

Pemimpin Korea Utara menjadi target utama protes-protes di Korea Selatan. (Foto: bbc.co.uk)

JENEWA, SATUHARAPAN.COM - Kejahatan rezim Korea Utara sama mengerikannya dengan yang dilakukan rezim Nazi, apartheid di Afrika Selatan atau Khmer Merah di Kamboja serta harus dihentikan, ujar kepala penyelidikan PBB, Senin (17/3).

“Melawan banyaknya pelanggaran besar yang dilakukan rezim Nazi, apartheid, Khmer Merah dan penghinaan lainnya dibutuhkan keberanian dari negara-negara besar dan juga rakyat biasa,” kata Michael Kirby kepada Dewan HAM PBB.

“Sekarang adalah tugas mulia Anda untuk menanggapi maraknya pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Republik Demokratik Rakyat Korea,” ujarnya.

Komentarnya muncul sebulan setelah pihak penyelidik merilis sebuah laporan mengejutkan setebal 400 halaman yang mendokumentasikan berbagai pelanggaran HAM di negara itu, termasuk penghilangan nyawa orang, perbudakan, penyiksaan, kekerasan seksual, juga kelaparan.

“Bobot, skala, durasi dan sifat dari kejahatan yang tak terbayangkan yang dilakukan di negara itu mengungkapkan sebuah negara totaliter yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan dunia kontemporer,” kata Kirby.

“Negara itu merupakan jurang tergelap dimana HAM, martabat dan kemanusiaan orang dikendalikan, disangkal dan pada akhirnya dimusnahkan.”

Korea Utara, yang menolak untuk bekerja sama dengan komisi PBB itu, “secara tegas” menolak laporan tersebut.

China Menolak

Sementara China telah menolak laporan HAM Korut tersebut yang membandingkan pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara sama dengan Nazi Jerman.

Seorang diplomat China mengatakan laporan itu tidak memiliki kredibilitas, menambah kekhawatiran bahwa Beijing akan memblokir tindakan lebih lanjut. Dia mengatakan beberapa rekomendasi berbeda dari kenyataan.

Diplomat China, Chen Chuandong, kini melangkah lebih jauh dengan mempertanyakan kredibilitas laporan dan memastikan bahwa Beijing siap untuk memveto setiap resolusi di Dewan Keamanan terkait laporan tersebut.

"Ketidakmampuan komisi untuk mendapatkan dukungan dan kerjasama dari negara yang bersangkutan tidak memungkinkan komisi untuk melaksanakan mandatnya secara imparsial, obyektif dan efektif," kata dia.

Uni Eropa dan Jepang, dengan dukungan AS mensponsori proposal untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Korea Utara.

Laporan tersebut akan disampaikan kepada dewan keamanan untuk rujukan ke pengadilan pidana internasional atau badan lain yang mampu menuntut tanggungjawab para pemimpin Korea Utara.

Laporan HAM itu diharapkan dapat secara signifikan mampu mengimbangi kekuatan oposisi di Jenewa, di mana Kuba, Rusia dan Vietnam duduk di Dewan Hak Asasi Manusia yang sepaham dengan China. (AFP)