PBB Keluarkan Panduan Perlindungan Sekolah dan Rumah Sakit dalam Konflik

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) meluncurkan panduan untuk membantu pemantauan orang, pelaporan, dan bekerja untuk mencegah serangan terhadap sekolah-ekolah dan rumah sakit.

Panduan untuk dikeluarkan hari Rabu (21/5) terkait serangan terhadap sekolah dan rumah sakit di daerah konflik di berbagai negara. "Kita melihat bahwa serangan terhadap sekolah-sekolah, rumah sakit dan staf terkait telah menjadi aspek yang terlalu sering terjadi dalam konflik belakangan ini," kata Wakil khusus Sekjen PBB untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata, Leila Zerrougui.

"Kita telah melihat hal itu, kita tahu apa itu, dan sekarang kita harus menghentikannya,” kata dia mengaskan.

Panduan itu terkait serangan terhadap sekolah dan rumah sakit itu menyediakan informasi praktis bagi PBB dan mitra-mitranya tentang bagaimana menerapkan aspek resolusi Dewan Keamanan 1998.  Resolusi PBB itu memberikan mandat untuk mengidentifikasi dan daftar angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok yang menyerang sekolah atau rumah sakit, atau orang-orang yang dilindungi dalam kaitannya dengan sekolah dan rumah sakit.

Publikasi pedoman ini adalah langkah pertama dalam program pelatihan dan pendampingan teknis bagi semua lembaga dan organisasi, kata Zerrougui mengacu mitra yang membantu menyusun panduan, yaitu Dana Anak-anak PBB untuk Anak (UNICEF), Organisadi PBB untuk Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan  (UNESCO) dan Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO).

Dokumen ini menjelaskan bagaimana membantu pihak dalam konflik untuk lebih menghormati hak-hak anak atas pendidikan dan perawatan kesehatan dengan kegiatan praktis. Hal ini juga memberikan contoh praktik yang baik, yang dapat diikuti untuk memperkuat respons Pemerintah.

"Pedoman ini adalah panggilan untuk meningkatkan kemitraan… dalam perlindungan pendidikan dan kesehatan, termasuk masyarakat sipil," kata Zerrougui.

Wilayah Dilindungi

Irina Bokova, kepala UNESCO, dan Yoka Brandt, Wakil Direktur Eksekutif UNICEF memainkan peran kunci dalam menyusun panduan itu, seperti yang dilakukan Kepala WHO, Margaret Chan, yang menyampaikan  person video tentang hubungan kesehatan anak dan pendidikan.

"Serangan terhadap sekolah mengganggu kesempatan bagi anak untuk menyadari potensi penuh kesehatan mereka," kata Chan. Sementara serangan terhadap rumah sakit sangat mengurangi menyediakan perawatan kesehatan, termasuk perawatan darurat pada saat yang paling dibutuhkan.

Bokova menyebutkan panduan itu sebagai "alat untuk advokasi hak atas pendidikan selama konflik bersenjata, dan sebagai instrumen operasional untuk memastikan sekolah tetap sebagai wilayah yang dilindungi". Hal itu penting untuk mendukung guru, sehingga mereka bisa mengatasi tantangan belajar mengajar dalam situasi krisis.

Sylvie Lucas duta dari Luksemburg dalam Dewan Keamanan dan Deputi Wakil Tetap, Heiko Thomas, dari Jerman termasuk di antara pembicara lain yang berpartisipasi.

Awal tahun ini, DK PBB menegaskan komitmen melindungi anak-anak dalam konflik. Resolusi  2143 sangat mengutuk semua pelanggaran hukum internasional yang melibatkan perekrutan dan penggunaan anak-anak oleh pihak dalam konflik bersenjata yang menyebabkan pembunuhan dan membuat cacat, perkosaan dan kekerasan seksual lainnya, penculikan, serangan terhadap sekolah atau rumah sakit, dan penolakan akses kemanusiaan oleh pihak dalam konflik bersenjata.

Badan yang memiliki 15 anggota itu juga menyambut kampanye: “Anak-anak, Bukan Tentara”. Kampanye ini diprakarsai Wakil Khusus Sekjen PBB untuk  Anak dan Konflik Bersenjata, dan bertujuan mengakhiri perekrutan dan penggunaan anak oleh angkatan bersenjata pemerintah dalam konflik.