PBB Khawatir Terjadinya Kejahatan Kemanusiaan di Myanmar

PBB, SATUHARAPAN.COM-Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengatakan bahwa pihaknya mengkhawatirkan bencana hak asasi manusia yang lebih besar di Myanmar di tengah laporan ribuan tentara berkumpul di wilayah utara negara Asia Tenggara itu, yang telah berada dalam kekacauan sejak kudeta Februari.

“Kita semua harus siap, karena orang-orang di bagian Myanmar ini siap, untuk kejahatan kekejaman massal yang lebih banyak lagi. Saya sangat berharap bahwa saya salah,” kata Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, hari Jumat (22/10).

Lebih dari 1.100 warga sipil tewas dalam tindakan keras berdarah di negara itu terhadap perbedaan pendapat dan lebih dari 8.000 ditangkap sejak kudeta, menurut kelompok pemantau lokal.

Andrews, yang mempresentasikan temuan laporan hak asasi manusia tahunan Myanmar kepada Majelis Umum, mengatakan bahwa ia telah menerima informasi bahwa puluhan ribu tentara dengan senjata berat sedang dipindahkan ke daerah bergolak di utara dan barat laut.

Temuan itu, katanya, juga menunjukkan bahwa junta telah terlibat dalam kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. “Taktik ini mengingatkan kita pada taktik yang digunakan oleh militer sebelum serangan genosida terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine pada 2016 dan 2017,” kata Andrews.

Sekitar 740.000 warga Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine, Myanmar pada tahun 2017 setelah pasukan keamanan melancarkan tindakan keras yang menurut PBB mungkin sama dengan genosida.

Andrews mendesak negara-negara untuk menolak membantu junta militer Myanmar dengan uang, senjata dan legitimasi, mengutip pembebasan tahanan awal pekan ini sebagai bukti bahwa tekanan itu bekerja.

Pada hari Senin, kepala junta Myanmar, Min Aung Hlaing, mengumumkan pembebasan lebih dari 5.000 orang yang dipenjara karena memprotes kudeta.

Langkah itu dilakukan hanya beberapa hari setelah Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memberikan kritik keras besar kepada rezim militer, dengan mengecualikan kepala junta dari pertemuan puncak (KTT) mendatang.

“Pengumuman ASEAN bahwa junta tidak akan diterima pada pertemuan puncak mendatang menyerang di hati,” kata Andrews.

Andrews mengatakan bahwa pasukan yang dikendalikan junta telah mengungsikan seperempat juta orang. Banyak dari mereka yang ditahan dan disiksa, katanya, termasuk puluhan orang yang meninggal sebagai akibatnya.

Andrews menambahkan bahwa dia telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa anak-anak juga telah disiksa. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti