PBB Memilih 14 Anggota Dewan HAM Baru, Termasuk Rusia, China, dan Arab Saudi

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM -  Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah memilih anggota yang duduk di Dewan Hak Asasi Manusia dalam pemungutan suara  pada hari Selasa (12/11). Di antara yang terpilih adalah Rusia, China, Arab Saudi dan Kuba.

Dewan ini bertanggung jawab untuk mempromosikan dan membela hak asasi manusia di seluruh dunia. Dewan ini terdiri dari 47 negara anggota terpilih untuk masa jabatan selama tiga tahun. Pemilihan dilakukan  dalam pemungutan suara secara rahasia.

Pencalonan Rusia, menurut media Ruasis, RIA Novosti,  didukung oleh 176 dari 193 negara anggota PBB. Dalam sidang, Majelis Umum PBB memilih 14 negara anggota baru, dan  di antara anggota baru itu adalah China, Kuba dan Arab Saudi.

Sepuluh negara lain yang dipilih adalah Algeria, Maladewa, Meksiko, Moroko, Namibia, Afrika Selatan, Makedonia, Viet Nam, dan Inggris. Dari seluruhnya 47 anggota Dewan HAM PBB, 13 negara dari Afrika, 13 dari Asia, delapan dari Amerika dan Karibia, tujuh dari Eropa Barat, dan enam dari Eropa Timur.

Sebelumnya diberitakan bahwa Arab Saudi menolak duduk di Dewan Keamanan PBB, dan posisinya itu kemungkinan akan diduduki oleh Yordania. Arab Saudi, meskipun banyak disosor tentang masalah HAM akhirnya terpilih di dewan ini.

Sementara itu, China masih menghadapi banyak kritik tentang praktik HAM di negaranya. Beberapa waktu lalu, aktivis HAM menyerukan agar China meratifikasi sejumlah konvensi di PBB yang terkait pelaksanaan HAM dan memperbaiki praktih perlindungan HAm di negara itu.

Rusia  juga telah ditetapkan menjadi  anggotaa Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) selama dua tahun mulai tahun depan , kata seorang pejabat senior pemerintah Rusia.

Rusia saat ini memiliki status sebagai pengamat di dewan dan dengan demikian tidak dapat memilih. Rusia sebelumnya merupakan anggota penuh, tetapi harus mengakhiri sementara keanggotaannya karena piagam dewan tidak mengizinkan satu negara untuk  duduk di lembaga itu berturut-turut, kata Wakil Menteri Luar Negeri, Gennady Gatilov.

"Itu sebabnya mengapa kita harus mengambil jeda pada 2013. Tapi Rusia telah mengajukan pencalonan untuk periode 2014-2016," kata dia. (un.org/ria.ru)