PBB: Myanmar Impor Senjata Hingga Rp 15 Triliun, Termasuk dari China dan Rusia

PBB, SATUHARAPAN.COM-Militer Myanmar telah mengimpor senjata dan bahan terkait setidaknya senilai Satu Miliar Dolar  AS (setara Rp 15 triliun) dari Rusia, China, dan negara-negara lain sejak kudeta Februari 2021, beberapa di antaranya telah digunakan untuk melakukan kekejaman terhadap warga sipil, demikian menurut laporan Dewan Keamanan PBB yang dirilis hari Rabu (17/5).

Senjata terus mengalir ke militer meskipun ada banyak bukti tanggung jawabnya atas kekejaman, termasuk beberapa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, kata Tom Andrews, penyelidik independen PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar.

Sebagai contoh dari apa yang disebutnya kebrutalan junta, Andrews menunjuk pada serangan udara 11 April menggunakan jet tempur Yak-130 Rusia dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh sekitar 300 penentang kekuasaan militer, yang segera diikuti oleh serangan oleh helicopter Mi-35 Rusia pada mereka yang datang untuk membantu. Dia mengatakan sedikitnya 160 orang tewas, termasuk banyak anak-anak.

Selain itu, senapan mesin dan bom yang digunakan dalam serangan itu termasuk suku cadang dan material dari perusahaan yang berlokasi di Singapura, China, dan Thailand, katanya.

Myanmar terperosok dalam perselisihan karena krisis politik yang terjadi ketika militer mengambil alih kekuasaan. Pengambilalihannya memicu protes damai yang meluas yang ditekan oleh pasukan keamanan dengan kekuatan mematikan, memicu perlawanan bersenjata di seluruh negeri yang tidak dapat dipadamkan oleh tentara.

 Andrews mengatakan setidaknya 22.000 tahanan politik telah ditahan sejak kudeta, setidaknya 3.500 warga sipil tewas dan 1,5 juta orang terpaksa mengungsi.

Laporan tersebut mendokumentasikan lebih dari 12.500 pembelian yang dikirim langsung ke militer Myanmar atau pedagang senjata Myanmar yang diketahui bekerja untuk militer sejak 1 Februari 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, hingga Desember 2022, kata Andrews di konferensi pers.

Dia mengatakan volume dan keragaman peralatan yang diterima militer "mengejutkan", mulai dari jet tempur dan helikopter serang serta drone hingga sistem peluru kendali (Rudal) canggih, peningkatan tank, peralatan komunikasi canggih, kompleks radar, dan komponen untuk kapal angkatan laut.

Andrews, mantan anggota kongres Demokrat dari Maine, mengatakan dia telah menerima "informasi yang sangat kredibel dan terperinci dari sumber-sumber rahasia" yang mengidentifikasi jaringan dan perusahaan besar yang terlibat dalam perdagangan senjata dengan Myanmar.

Laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa mengidentifikasi US$ 406 juta senjata dan material yang masuk ke militer Myanmar dari Rusia, US$ 267 juta dari China, US$ 254 juta dari Singapura, US$ 51 juta dari India dan US$ 28 juta dari Thailand.

Sejak kudeta, kata laporan itu, 28 perusahaan swasta dan milik negara Rusia telah mentransfer jet tempur dan suku cadangnya, sistem rudal canggih, drone pengintai dan serang, helikopter serang, dan sistem lainnya ke junta.

Informasi dari Singapura

Laporan tersebut mengidentifikasi 41 perusahaan swasta dan milik negara yang terdaftar di China dan Hong Kong yang memasok militer Myanmar dengan berbagai senjata, peralatan, dan bahan mentah antara Oktober 2021 dan Desember 2022, termasuk jet latih canggih, pesawat serang ringan, peningkatan tank dan perbaikan jet tempur China, yang membentuk armada Angkatan Udara Myanmar, kata laporan itu.

Mereka juga memasok aluminium, tembaga, baja, karet, dan pelumas untuk digunakan dalam pembuatan senjata domestik Myanmar, katanya.

Berbeda dengan Rusia dan China, dan pada tingkat yang lebih rendah India, Andrews mengatakan dia tidak menerima informasi yang menunjukkan bahwa pemerintah Singapura atau Thailand menyetujui atau mentransfer senjata ke militer Myanmar.

Dia mengatakan perusahaan-perusahaan di Singapura sangat penting bagi junta, setelah memasok suku cadang, bahan baku, dan peralatan manufaktur, terutama untuk pabrik senjata KaPaSa Myanmar. Perusahaan Thailand telah melakukan hal yang sama, kata laporan itu.

Dua belas perusahaan Thailand didirikan setelah kudeta, banyak dengan sanksi jaringan senjata sudah beroperasi di Singapura, yang menunjukkan pedagang senjata mungkin melihat Thailand sebagai rute alternatif untuk menghindari pengawasan, kata laporan itu.

Andrews mengatakan Singapura memiliki kebijakan yang melarang pengiriman senjata ke Myanmar, dan dia melaporkan temuan rincinya kepada pemerintah, yang menurut diaa menyatakan penghargaan atas informasi tersebut dan mengindikasikan sedang meninjau keefektifan kontrol ekspornya.

Jika pemerintah Singapura menghentikan semua pengiriman senjata ke militer Myanmar, katanya, dampak pada kemampuan junta memproduksi senjata “akan signifikan.”

Rusia dan China Menolak Laporan

Andrews mengatakan China dan Rusia sama-sama mengkritik laporan itu, mengatakan itu melampaui mandat hak asasi manusianya, dan menuduhnya "menjelekkan perdagangan senjata yang sah." Dia membantah bahwa “mengidentifikasi sumber pelanggaran HAM berat dan kekejaman, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, adalah dalam mandat saya dan kewajiban moral saya.”

Andrews mengatakan India menanggapi temuan laporan bahwa 22 perusahaan milik negara dan swasta mengirimkan sistem pengawasan pantai, sebuah sistem senjata kendali jarak jauh, komponen dari produsen amunisi dan rudal, dan howitzer barel 122 mm dengan mengatakan ini melibatkan kontrak dengan pemerintah sipil sebelumnya.

Resolusi Majelis Umum PBB yang diadopsi pada 18 Juni 2021, menyerukan kepada semua negara anggota untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar, tetapi tidak seperti resolusi Dewan Keamanan, resolusi itu tidak mengikat secara hukum. Amerika Serikat, Inggris Raya, Uni Eropa, Kanada, dan Swiss telah memberlakukan sanksi terhadap pedagang senjata yang memberikan dukungan kepada militer.

Andrews mengatakan sanksi itu tidak terkoordinasi dan sebagian besar tidak efektif. Dia menyerukan negara-negara untuk menjatuhkan sanksi terkoordinasi yang menargetkan jaringan yang membeli senjata dan juga keuangan junta. (AP)

Editor : Sabar Subekti