PBB: Pemerintah Yaman Lakukan Korupsi dan Pencucian Uang

PBB, SATUHARAPAN.COM-Pengawas sanksi PBB independen menuduh pemerintah Yaman melakukan pencucian uang dan korupsi "yang berdampak buruk pada akses ke pasokan makanan yang memadai," menurut laporan lembaga itu, dan mengatakan kelompok Houthi mengumpulkan setidaknya US$ 1,8 miliar pendapatan negara pada tahun 2019 untuk membantu mendanai upaya perangnya.

Laporan tahunan kepada Dewan Keamanan PBB tentang penerapan sanksi internasional terhadap Yaman ketika pejabat PBB juga mengatakan bahwa negara itu berada di ambang kelaparan skala besar dengan jutaan warga sipil dalam risiko.

Para pemantau mengatakan Arab Saudi menyetor US$ dua miliar ke Bank Sentral Yaman pada Januari 2018 di bawah program pembangunan dan rekonstruksi. Uang tersebut dimaksudkan untuk mendanai kredit untuk membeli komoditas, seperti beras, gula, susu dan tepung, untuk memperkuat ketahanan pangan dan menstabilkan harga domestik.

Namun investigasi PBB menemukan bahwa Bank Sentral Yaman melanggar aturan valuta asingnya, memanipulasi pasar valuta asing dan "mencuci sebagian besar dari deposito Arab Saudi dalam skema pencucian uang yang canggih" yang membuat para pedagang menerima keuntungan hingga US$ 423 juta.

"US$ 423 juta adalah uang publik, yang telah ditransfer secara ilegal ke perusahaan swasta. Dokumen yang disediakan oleh Bank Sentral Yaman gagal menjelaskan mengapa mereka mengadopsi strategi yang merusak," menurut laporan PBB.

Para pengawas mengatakan mereka memandangnya sebagai "tindakan pencucian uang dan korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral Yaman dan Pemerintah Yaman, berkolusi dengan bisnis dan tokoh politik yang ditempatkan untuk tujuan kepentingan rakyat. Mereka adalahsekelompok pedagang dan pengusaha yang memiliki hak istimewa."

Pemerintah Yaman dan Bank Sentral tidak segera menanggapi permintaan komentar atas tuduhan tersebut.

Laporan PBB tersebut mengatakan bahwa di daerah-daerah yang dikendalikan oleh Houthi, kelompok itu mengumpulkan pajak dan pendapatan negara lainnya yang diperlukan untuk membayar gaji pemerintah dan memberikan layanan dasar kepada warga. Diperkirakan, Houthi mengalihkan setidaknya US$ 1,8 miliar pada tahun 2019, "sebagian besar" digunakan untuk mendanai perang mereka.

Houthi tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari tuduhan dalam laporan PBB tersebut.

Pejabat PBB mencoba menghidupkan kembali pembicaraan damai untuk mengakhiri perang karena penderitaan rakyat Yaman juga diperburuk oleh keruntuhan ekonomi dan pandemi COVID-19.

Para pengawas PBB melaporkan "ada semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa individu atau entitas dalam Republik Islam Iran terlibat dalam pengiriman senjata dan komponen senjata ke Houthi" yang melanggar embargo senjata PBB. Iran membantah dukungan semacam itu untuk Houthi. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti