PBB Prihatin pada Puluhan Ribu Warga Suriah Terjebak di Douma

JENEWA, SATUHARAPAN.COM — Lembaga-lembaga PBB melaporkan meningkatnya kebutuhan kemanusiaan yang mengkhawatirkan di Suriah yang dikoyak perang, sementara kekerasan, pengungsian, dan penderitaan rakyat Suriah mencapai tingkat baru.

Selagi rakyat di seluruh Suriah sangat membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan, badan-badan PBB mengatakan sangat prihatin mengenai puluhan ribu warga sipil yang terperangkap di Douma, sebuah kota di dalam Ghouta Timur di pinggiran Damaskus.

Puluhan orang dilaporkan tewas dalam serangan senjata kimia hari Sabtu (7/4) di Douma.

Juru bicara Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan, Jens Laerke, mengatakan PBB tidak memiliki akses ke Ghouta Timur, yang masih dikepung. Ia mengatakan PBB tidak bisa mengkonfirmasi atau menyangkal terjadi serangan kimia.

“Kami berada di luar Ghouta Timur di delapan pusat di mana kami bisa memberikan bantuan. Kami tidak di Ghouta Timur. Karenanya saya bisa katakan, tuduhan yang sangat serius dengan konsekuensi yang sangat parah secara politik, militer dan lain-lain, kita harus benar-benar yakin, yang kita katakan benar,” kata Laerke.

Badan Pengungsi PBB (UNHCR) melaporkan, lebih dari 133.000 orang telah melarikan diri dari Ghouta Timur selama empat minggu terakhir. Juru bicara, Andre Mahecic, mengatakan UNHCR bekerja dengan PBB dan lembaga-lembaga swasta untuk membantu meningkatkan kondisi penampungan kolektif yang di bawah standar ini. Ia mengatakan pengungsi sangat membutuhkan segala hal, karena mereka meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa.

“Sangat sulit bagi perempuan dan anak-anak. Dapat dibayangkan. Jika hanya dengan pakaian yang dikenakan, tidak ada tempat mencuci, tidak ada tempat untuk ganti pakaian, maka tidak bisa menjaga kebersihan diri. Semua ini hanya menambah risiko yang sudah mereka alami dan dialami saat ini di tempat penampungan yang padat,” kata Mahecic.

UNHCR memperkirakan 44.000, terutama perempuan, anak-anak dan orang tua telah menyelesaikan pemeriksaan keamanan mereka dan sudah diizinkan meninggalkan tempat perlindungan kolektif. Badan itu menjelaskan warga sipil jangan dibatasi melainkan diberi kebebasan untuk bergerak. Mereka harus bebas memilih ke mana mereka ingin pergi begitu mereka meninggalkan pusat penampungan.  (voaindonesia.com)

Editor : Sotyati