PBB Serukan Belarusia Hentikan Penindasan Sistematik pada Pengritik

JENEWA, SATUHARAPAN.COM-Kepala hak asasi manusia PBB pada hari Jumat (17/3) meminta Belarusia untuk mengakhiri "penindasan sistematis" terhadap para pengkritik dan segera membebaskan orang-orang yang ditahan atas dasar politik, dengan mengatakan bahwa beberapa pelanggaran dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Komentar dari Volker Türk muncul saat kantornya merilis laporan baru yang mendokumentasikan pelanggaran hukum internasional seperti pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, kekerasan seksual, dan perampasan hak atas kebebasan berekspresi dan berserikat. Laporan ini didasarkan pada wawancara dengan lebih dari 200 korban dan saksi serta sumber lainnya.

"Laporan kami melukiskan gambaran impunitas yang tidak dapat diterima dan penghancuran hampir total ruang sipil dan kebebasan fundamental di Belarusia," kata Türk dalam sebuah pernyataan, menyerukan pemerintah Minsk untuk mengakhiri "penindasan massal ini" dan melakukan penyelidikan yang tidak memihak terhadap memastikan akuntabilitas.

Kritikus mengatakan represi terus berlanjut, dan pembela hak asasi manusia di Belarusia membunyikan alarm pada hari Selasa tentang tindakan keras baru terhadap perbedaan pendapat oleh pemerintah otoriter terhadap lebih dari 100 orang yang ditahan dalam sepekan.

Pihak berwenang menargetkan aktivis oposisi, jurnalis, pekerja medis, anggota klub olah raga menembak, dan orang-orang yang bekerja dengan drone, menurut Viasna, kelompok HAM tertua dan paling menonjol di Belarusia.

Laporan PBB menunjuk pada pemukulan ribuan pengunjuk rasa damai pada Agustus 2020, demonstrasi terbesar yang pernah ada di negara itu, menyusul pemilihan yang diperebutkan secara luas yang memberi Presiden Alexander Lukashenko masa jabatan lain.

Ia menyesali lebih dari selusin amandemen legislatif yang diadopsi selama dua tahun terakhir yang menargetkan aktivis dan lawan politik, dan mengatakan bahwa hampir 1.500 orang saat ini ditahan atas “tuduhan bermotivasi politik.” Hampir 800 kelompok non pemerintah telah ditutup pada bulan lalu, kata laporan itu.

Lukashenko, sekutu lama Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina, telah memerintah negara bekas Soviet itu dengan tangan besi sejak 1994. (AP)

Editor : Sabar Subekti