PBB Setuju Pasukan Ethiopia Ditarik dari Misi Perdamaian di Sudan
KHARTOUM, SATUHARAPAN.COM-Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyetujui permintaan Sudan untuk menarik kontingen pasukan penjaga perdamaian Ethiopia dari wilayah perbatasan antara Sudan dan Sudan Selatan, menurut laporan media pemerintah.
“Menteri Luar Negeri Sudan, Mariam al-Mahdi, mengadakan pertemuan virtual dengan Utusan Khusus PBB untuk Tanduk Afrika… di mana mereka setuju untuk menarik kontingen Ethiopia dari Pasukan Keamanan Sementara di Abyei dalam waktu tiga bulan, atas permintaan Sudan, kata Kantor berita negara Sudan, SUNA, hari Senin (23/8) malam.
Mahdi berjanji untuk “memfasilitasi jalan keluar yang mulus dari pasukan Ethiopia dari Abyei dan untuk menerima pasukan lain dari negara-negara yang berkontribusi,” tambah SUNA.
Pasukan Ethiopia merupakan sebagian besar misi penjaga perdamaian di Abyei (UNISFA) yang dikerahkan di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 2011, menyusul kemerdekaan Sudan Selatan dari Sudan, dengan mandat untuk melindungi warga sipil.
Referendum akan diadakan sehingga penduduk dapat memutuskan mana dari dua negara yang ingin mereka ikuti, tetapi perselisihan lama antara Khartoum dan Juba mengenai siapa yang memiliki hak untuk memilih mencegah referendum berlangsung pada tahun 2011.
Dari 4.190 personel misi, 3.158 tentara dan tujuh polisi, adalah orang Etiopia, menurut PBB.
Tetapi hubungan antara Khartoum dan Addis Ababa telah memburuk dalam beberapa bulan terakhir karena konflik teritorial atas wilayah Fashaga, di mana para petani Ethiopia mengolah tanah subur yang diklaim oleh Sudan.
Tentara Sudan mengerahkan kembali pasukannya ke wilayah itu pada bulan November. Sudan, bersama dengan Mesir, juga terlibat dalam perselisihan sengit mengenai bendungan raksasa Ethiopia di Blue Nile, yang dilihat oleh kedua negara hilir, yang sebagian besar airnya bergantung pada sungai itu, sebagai ancaman eksistensial. (AFP)
Editor : Sabar Subekti
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...