PBB Soroti Pernikahan Usia Dini di Indonesia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Utusan khusus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kekerasan terhadap Anak, Marta Santos Pais, menyoroti mengenai pernikahan usia dini yang masih sering ditemukan di Indonesia.

Menurut dia, maraknya pernikahan usia dini di bawah 18 tahun berkontribusi besar pada tingginya angka kematian ibu. Oleh karena itu, pendewasaan usia pernikahan dan pembekalan pengetahuan kesehatan reproduksi mesti dilakukan.

"Di samping itu, dalam sejumlah kasus sering kali mereka tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya. Hal tersebut menjadikan potensi sumber daya manusia Indonesia menjadi sedikit dikorbankan," kata Marta Santos Pais dalam konferensi pers, di kantor Presiden, Jakarta, hari Senin (27/2).

Usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, hari Senin (27/2), Utusan Khusus PBB itu dan bersama delegasi United Nations Children's Fund (UNICEF), memberikan apresiasi atas komitmen kuat yang ditunjukkan pemerintah Indonesia dalam memosisikan anak-anak di agenda pembangunan berkelanjutan.

"Agenda pembangunan berkelanjutan ini memiliki tujuan salah satunya untuk menciptakan dunia yang bebas dari kekerasan untuk semua orang. Kami percaya bahwa anak-anak perlu mendapat perhatian khusus. Dan kami merasa senang dengan prioritas yang diberikan oleh Indonesia untuk mengupayakan pencegahan kekerasan terhadap anak-anak," katanya.

Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memerangi kekerasan terhadap anak dapat dijadikan contoh utama bagi negara-negara Asia maupun dunia. Dia berharap agar Indonesia berkesempatan untuk menyampaikan program dan upaya yang telah dilakukan tersebut kepada dunia luar.

"Setiap tahun pada bulan Juli ada pertemuan penting di New York untuk meninjau kemajuan dalam agenda pembangunan. Kami berharap pada Juli mendatang akan ada kesempatan bagi Indonesia untuk menyampaikan upaya dan visi Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan terhadap anak," katanya.

Terkait dengan kesehatan, PBB sempat menyinggung soal sejumlah bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui salah satunya Kartu Indonesia Sehat.

Menurutnya, Kartu Indonesia Sehat merupakan salah satu investasi berharga yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ia meyakini bahwa model investasi tersebut selayaknya ditiru oleh negara-negara lain dalam mengupayakan kesehatan dan pendidikan anak.

"Itulah mengapa kita ingin upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dapat didengar dan diikuti oleh negara-negara lain. Tak hanya di Asia tetapi juga di seluruh dunia," katanya.

Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum