PBB Tolak Klaim Rusia tentang Kapal Gandum Diserang Drone

PBB, SATUHARAPAN.COM-Kepala badan kemanusiaan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) pada hari Senin (31/10) menolak klaim Rusia bahwa kapal kargo sipil yang membawa gandum Ukraina mungkin terlibat dalam serangan pesawat tak berawak terhadap Rusia.

Martin Griffiths mengatakan kepada Dewan Keamanan di New York bahwa pada saat serangan pada hari Sabtu, tidak ada kapal seperti itu berada di "zona aman" koridor gandum di Laut Hitam yang dilalui pengiriman penting dari Ukraina di bawah kesepakatan yang bertujuan mengurangi krisis pangan dunia.

“Tidak ada kapal yang melaporkan insiden selama akhir pekan,” tambahnya. “Koridor hanya garis-garis pada peta: Ketika kapal Inisiatif tidak berada di area tersebut, koridor tidak memiliki status khusus. Ini tidak memberikan perlindungan atau perlindungan untuk aksi militer ofensif atau defensif,” lanjut Griffiths.

Moskow pada hari Minggu menarik diri dari kesepakatan gandum yang ditengahi PBB setelah Armada Laut Hitamnya di Krimea yang dicaplok Rusia menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak.

"Drone laut bergerak di zona aman 'koridor gandum'," kata kementerian pertahanan Rusia, seraya menambahkan pihaknya telah "mengangkat" beberapa puing drone dari laut.

Salah satu drone mungkin telah diluncurkan “dari atas salah satu kapal sipil yang disewa oleh Kiev atau majikan Baratnya untuk ekspor produk pertanian dari pelabuhan Ukraina,” katanya.

Duta Besar Rusia mengulangi tuduhan itu pada hari Senin di hadapan Dewan Keamanan.

Meskipun Moskow menarik diri dari perjanjian tersebut, kapal kargo yang memuat biji-bijian dan produk pertanian lainnya meninggalkan pelabuhan Ukraina pada hari Senin (31/10) dengan dukungan dari PBB dan Turki.

Kremlin mengatakan akan "berbahaya" untuk menegakkan perjanjian tanpa keterlibatannya. Rusia “tidak dapat membiarkan kapal lewat tanpa hambatan tanpa pemeriksaan kami,” kata duta besar negara itu untuk PBB, Vassily Nebenzia, kepada dewan.

“Dan kami harus melakukan tindakan kami sendiri untuk mengontrol apa yang diizinkan oleh Pusat Koordinasi Gabungan tanpa persetujuan kami,” katanya. (AFP)

Editor : Sabar Subekti