PBNU: Revisi UU KPK Tak Logis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua PBNU bidang hukum, perundang-undangan dan hak asasi manusia, Robikin Emhas menyebut pembatasan umur Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) selama 12 tahun dalam draft revisi UU KPK tidak mencerminkan kesadaran kolektif antikorupsi.

"Bahkan boleh dikatakan tidak memiliki basis argumentasi dan rasio logis yang memadai, karena di tengah praktik korupsi yang masih membudaya dan masyarakat yang menempatkan korupsi sebagai extraordinary crime," kata Robikin di Jakarta, hari Kamis (8/10).

Oleh karena itu, lanjut pengacara konstitusi ini, sangat bisa dipahami apabila terjadi penolakan publik terhadap gagasan itu.

"Berbeda seandainya pembubaran KPK yang memang bersifat ad hoc itu didasarkan pada indeks korupsi dengan parameter yang akuntabel, misalnya," kata Robikin.

Dia juga mengungkapkan bahwa Nahdlatul Ulama dalam Muktamar ke-33 di Jombang pada awal Agustus lalu bahkan merekomendasi agar koruptor dihukum mati.

"Rekomendasi itu dilakukan setelah melalui kajian mendalam dan sangat hati-hati, termasuk dari sisi hak asasi manusia mengingat menyangkut hak hidup manusia," katanya.

Diantara pertimbangan faktual Nahdlatul Ulama merekomendasi hukuman mati terhadap koruptor adalah karena daya rusak korupsi yang langsung menyentuh kehidupan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Dalam keadaan seperti ini, katanya, politik pembangunan hukum harus memperkuat institusi penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi, baik kepolisian, kejaksaan dan KPK.

Selain itu, kata Robikin, pembentuk undang-undang melalui proses legislasi yang ada perlu terus mendorong tata kelola pemerintahan yang makin akuntabel dan transparan, serta terus mengupayakan tumbuh-berkembangnya budaya anti korupsi di masyarakat. (Ant)

Editor : Bayu Probo