PBNU Setuju Rencana Reshuffle Menteri Berkinerja Lamban

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengatakan setuju jika ada reshuffle terhadap menteri-menteri yang kinerjanya lamban untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang dalam sektor tersebut.

“Kalau menurut presiden ada menteri yang kinerjanya lamban, kendor setelah delapan bulan dilantik, kita sih sebagai ormas oke saja atas apa yang akan dilakukan presiden,” kata Said di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (7/5).

Menurutnya, sektor yang selama ini kinerjanya kurang menggembirakan adalah sektor ekonomi seperti terjadinya kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, utamanya beras, nilai tukar rupiah dan dolar yang masih diatas Rp 13.000, pengangguran, dan lainnya yang memberatkan masyarakat.

“Ini menandakan tim ekonomi presiden kurang berhasil selama enam bulan ini,” kata dia.

Sektor lain seperti keamanan menurutnya mampu menunjukkan stabilitas yang baik dan bisa dirasakan, begal ditindak atau penangkapan gembong narkoba.

 “Kalau ekonomi, stagnan betul,” kata dia.

Sebelumnya Deputi IV Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Kepresidenan, Eko Sulistyo mengatakan sejak enam bulan lalu Jokowi sudah membidik beberapa menteri untuk diganti.

"Hampir enam bulan ini presiden sudah mengerti ya, mana-mana menterinya yang direshuffle," kata Eko.

Namun, Eko meminta publik memberikan waktu kepada Jokowi untuk kembali berpikir mengenai perombakan kabinet itu. "Biarkan presiden gunakan hak prerogatifnya," kata dia.

Ketika ditanya mengenai apakah perombakan itu difokuskan kepada kementerian yang membidangi ekonomi, Eko menegaskan masyarakat bisa melihatnya sendiri dan dikaitkan dengan kondisi saat ini.

"Pasti masyarakat fokusnya ke situ (bidang ekonomi). Tapi tunggulah. Presiden punya ukuran-ukurannya," kata dia. (nu.or.id)

Editor : Bayu Probo