PD Pasar Jaya Tak Keberatan BPKP Audit Kantor Barunya

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Direksi PD Pasar Jaya mengaku tidak keberatan dengan rencana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang akan melakukan audit terhadap kantor baru mereka.

"Tidak apa-apa, kan lebih baik buat kami agar lebih transparan. Transparan saja semuanya. Jadi enak kami jalannya," kata Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasrudi, di Jalan Raya Cikini, Jakarta Pusat, hari Rabu (24/8).

Arief mengatakan, tidak mengetahui proses lelang pembangunan kantor baru PD Pasar Jaya, karena pembangunan kantor ini dilakukan direksi lama.

"Saya harus cek kapan dibangunnya. Saya cuma percepat agar ini jadi," tuturnya.

Ia berjanji akan bersikap terbuka dan kooperatif kepada tim dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang akan melakukan audit pembangunan kantor baru PD Pasar Jaya senilai Rp 14 miliar. "Kami akan terbuka semuanya," katanya.

PD Pasar jaya sebelumnya menempati kantor di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Pihak Direksi kemudian memperbaiki bangunan bekas pasar di kawasan Cikini tersebut untuk kantor barunya.

Ahok berencana melakukan audit pembangunan kantor baru PD Pasar Jaya karena pengerjaannya dinilai tidak maksimal yang terlihat dari tembok bangunan yang tidak rata, lantai, eskalator masih gunakan merek lama, serta pendingin ruangan yang belum berfungsi, sehingga ia menilai anggaran sebesar Rp 14 miliar yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung tidak masuk akal.

"Gedung ini dibuat oleh direksi lama. Saya mau minta audit kalau ini habis Rp 14 miliar. Menurut saya kemahalan. Lihat saja tuh, kayak gini mana ada tembok kayak gini penyok-penyok, sudah kayak saya saja yang nyemen. AC belum jalan lagi, eskalator masih pakai gold star, itu kan gold star itu sudah berubah jadi LG," kata Ahok usai meresmikan Kantor PD Pasar Jaya, di Jalan Raya Cikini, Jakarta Pusat, hari Rabu (24/8).

Ahok tidak ingin direksi lama melepas tanggung jawab. Mereka diminta untuk tetap bertangung jawab setelah hasil audit dilakukan. Pihaknya tidak akan membayar kekurangan kepada kontraktor sebelum hasil audit keluar.

"Makanya saya minta BPKP turun, diaudit, saya tidak mau direksi lama lepas tangan kemudian yang direksi baru kena. Saya mau audit ini kemahalannya berapa. kita mesti tahan untuk nggak bayar, sebagian nggak mau bayar," ujar dia. (beritajakarta.com)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum