PDIP: KPK Jangan Jalan Sendiri dalam Penegakan Hukum

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil  Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengimbau, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak berjalan sendirian dalam menegakkan hukum dalam memberantas korupsi.

Menurutnya KPK diminta agar bisa mensinergikan diri dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Polri.

“Mereka bisa bekerja sama secara elegan dengan prinsip supervisi dan kerja sama,” kata  Ahmad Basarah, di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Selain itu kata Basarah ada beberapa catatan mengenai penegakan hukum di Indonesia tahun 2014 yang jauh dari ideologi Pancasila. Dia mencontohkan ketika ada yang mempersoalkan kepala daerah karena latar belakang etnis.

“Kritik terhadap pemimpin negara atau kepala daerah haruslah terhadap kinerja, bukan etnis atau warna kulit,” kata dia.

Tahun 2014, kata dia juga diwarnai dengan pembentukan hukum yang tidak didasarkan atas asas kemanfaatan hukum.

Dia mencontohkan, pada akhir masa pemilihan legislatif (Pilleg) DPR merevisi Undang-undang MD3.

Tindakan DPR tersebut dinilai mengandung muatan motif politik untuk memperjuangkan motif politik tertentu dan mengorbankan motif politik yang lain.

Contoh, ketika PDIP menjadi pemenang, seharusnya menjadi Ketua DPR namun pasal tersebut dihapuskan dan diganti menjadi pemilihan sistem paket.

“Sehingga era politik itu diwarnai kegaduhan,” katanya.

Editor : Bayu Probo