Pekerja Kereta Api Inggris akan Mogok 13 Mei

LONDON, SATUHARAPAN.COM - Ribuan pekerja kereta api di Inggris akan kembali melancarkan mogok massal pada 13 Mei mendatang setelah serikat pekerja RMT menolak kenaikan gaji yang ditawarkan perusahaan kereta api.

Langkah terbaru itu semakin menambah kusut pertikaian yang sudah berlangsung sejak musim panas lalu.

Serikat Pekerja Kereta Api, Maritim dan Transportasi Nasional (RMT) pada Kamis (27/4) menyatakan bahwa sudah menerima klarifikasi dari operator kereta api yang menyatakan bahwa pembayaran lima persen pada tahun pertama hanya berlaku jika RMT tidak melanjutkan pemogokan.

The Rail Delivery Group (RDG), yang mewakili operator kereta api Inggris, mengajukan tawaran baru kepada pekerja kereta api RMT pada awal April.

Mereka merasa "dibutakan" oleh pengumuman RMT dan tidak ada yang berubah dari tawaran yang sudah disetujui serikat pekerja.

"RMT tidak mempunyai itikad baik dalam bernegosiasi, menolak anggota mereka yang setuju dengan kesepakatan, mengganggu kehidupan jutaan penumpang kami, merusak kelangsungan hidup industri yang penting bagi ekonomi Inggris," kata Ketua RDG Steve Montgomery dalam sebuah pernyataan.

Sementara Sekjen RMT Mick Lynch menegaskan bahwa RDG telah menolak tawaran awal dan menghentikan negosiasi.

"Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan lain kecuali meneruskan aksi mogok dan terus mendesak untuk penyelesaian negosiasi soal gaji, kondisi, dan keamanan kerja," katanya.

Aksi mogok mendatang selama 24 jam akan dilakukan setelah RMT membatalkan pemogokan yang telah direncanakan pada 30 Maret dan 1 April sambil menunggu tawaran terakhir.

Pemogokan pada 13 Mei nanti akan bersamaan dengan final Kontes Lagu Eurovision di Liverpool yang diperkirakan akan dibanjiri ribuan penonton.

Pekerja kereta api termasuk di antara ratusan ribu pekerja di seluruh Inggris, termasuk dokter, guru, perawat dan pegawai negeri sipil yang bersengketa dengan majikan mereka akibat inflasi yang membubung sampai 10 persen, yakni tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

"Kami akan melanjutkan program mogok agar pengusaha dan pemerintah yang selalu memegang kendali bisa memahami perselisihan ini," kata Lynch. (Reuters)