Pelapor Khusus PBB Beri Keterangan Pers di Jakarta

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hak Atas Setiap Orang dalam Menikmati Standar Tertinggi Kesehatan Fisik dan Mental, Dainius Puras, hari ini (03/04) memberikan keterangan pers di Papua Room, kantor perwakilan PBB di Menara Thamrin, Jakarta.

Keterangan pers ini merupakan bagian akhir dari rangkaian kunjungannya ke Indonesia, yang sudah dimulai sejak 22 Maret lalu.

"Saya berterimakasih kepada pemerintah Indonesia yang telah mengundang saya," kata dia, di bagian awal keterangan persnya.

Dia mengatakan puas dengan kunjungannya, dan telah bertemu dengan berbagai kalangan untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang diperlukannya untuk memahami penerapan hak atas kesehatan di Indonesia.

"Selama dua minggu ini saya telah bertemu dengan pejabat pemerintah di pusat maupun di daerah, anggota parlemen, Komnas HAM, Komnas Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), perwakilan internasional, korps diplomatik, LSM, tokoh masyarakat sipil, para profesional kesehatan," kata dia.

Ia juga telah mengunjungi berbagai kota di Indonesia, termasuk ke Jayapura di Papua.

Menurutnya, Indonesia telah membuat pencapaian dalam banyak hal, namun masih perlu meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil.

"Setelah dua minggu di negara ini, saya sudah membawa informasi dan kesaksian, dan yang saya sampaikan hari ini hanya sebagian saja dari observasi saya," kata Puras.

Puras membacakan hasil observasi awalnya yang cukup panjang, tetapi belum dapat dibagikan kepada pers hingga konferensi pers usai.

Menurut keterangan resmi Dewan HAM PBB, Pelapor Khusus umumnya akan bertemu dengan petinggi negara yang dikunjunginya. Pertemuan resmi di semua tingkat pemerintah, dikoordinasikan pemerintah pusat.

Pelapor Khusus akan menyerahkan laporan kunjungannya ke Dewan HAM PBB pada bulan Juni 2018. Laporan ini akan ditetapkan dan menganalisis diskusi Pelapor Khusus selama kunjungannya, membuat rekomendasi yang praktis dan konstruktif.

Dalam tanya-jawab, berbagai pertanyaan dikemukakan kepada Puras, antara lain perihal penilaiannya tentang kondisi pelayanan kesehatan di Papua, perihal penanganan penderita sakit mental serta kesenjangan pelayanan kesehatan antardaerah.

Sementara itu di luar Kantor Perwakilan PBB tempat konferensi pers berlangsung, puluhan anggota Front Rakyat Indonesia (FRI) West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan unjuk rasa. Mereka menuntut PBB bertanggung jawab untuk meluruskan sejarah PEPERA.

Selain itu mereka menuntut agar Pelapor Khusus PBB memberitakan kondisi kesehatan yang sangat buruk di Papua akibat dari Indonesianisasi yang berkepanjangan.

Editor : Eben E. Siadari