Pemanfaatan Jogjaplan Belum Maksimal

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DIY telah meluncurkan website Jogjaplan.com. Website ini diluncurkan dengan tujuan sebagai tempat untuk menampung usulan masyarakat terkait dengan perencanaan alokasi Dana Keistimewaan (Danais). Namun hingga kini, pemanfaatan website Jogjaplan.com belum maksimal.

Salah satu penyebab belum maksimalnya pemanfaatan Jogjaplan.com adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini berujung pada kenyataan bahwa pihak-pihak yang mengakses website ini terbatas pada kalangan tertentu saja. Padahal Pemda DIY berharap bahwa masyarakat bisa turut serta berperan dalam menyusun rencana alokasi Danais lewat usulan program, yang bahkan, bisa menyasar sampai tingkat desa dan dusun.

“Warga yang mempunyai usulan bisa langsung menyampaikannya melalui website ini. Cukup mengisi biodata lengkap, bahkan bisa dilengkapi dengan foto dan dokumen. Namun hingga kini pemanfaatan berupa usulan lewat website ini masih belum maksimal. Padahal lewat website ini, usulan akan langsung diterima oleh Bappeda dan diteruskan kepada instansi yang bersangkutan,” demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Statistik (Bappeda) DIY Beny Suharsono pada Kamis (4/9).

Beny menengarai bahwa kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap keberadaan dan fungsi Jogjaplan menjadi penyebab kurang maksimalnya pemanfaatan terhadap website ini. Padahal Pemda DIY berharap tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui tentang program keistimewaan.

“Jangan ada lagi masyarakat yang tidak tahu tentang program keistimewaan. Selama ini masyarakat hanya tahu kalau penyusunan hanya berada di level atas saja. Kini harus diubah, yakni penyusunan dari bawah baru ke atas,” papar Beny.

Hal tersebut tak lepas dari keluhan masyarakat yang sering menganggap bahwa program keistimewaan tidak sampai ke level desa dan dusun. Oleh karena itu, Pemda DIY kini sedang giat menjaring usulan dari masyarakat terkait alokasi program keistimewaan pada 2016 mendatang agar bisa merata dan menyentuh ke tingkatan paling bawah di masyarakat.

“Pada pekan depan, kami akan melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota untuk membentuk forum terkait penjaringan usulan warga tentang program keistimewaan,” pungkas Beny. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja