Pembebasan Tahanan Taliban Mandek Karena Masalah Jaminan

KABUL, SATUHARAPAN.COM - Rencana pemerintah Afghanistan mulai membebaskan para tahanan Taliban mandek pada Sabtu (14/3) karena perselisihan soal jumlah yang harus dilepaskan dan jaminan bahwa mereka tak akan kembali bertarung, juru bicara pemerintah mengatakan.

Taliban berjanji akan membuka pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai dengan Amerika Serikat bulan lalu untuk mengakhiri 18 tahun keterlibatan AS dalam perang di Afghanistan.

Kelompok militan itu mengatakan kesepakatan mensyaratkan pemerintah membebaskan 5.000 tawanan sebelum pembicaraan mulai. Pemerintah mengatakan pembicaraan itu harus mulai dan kekerasan berkurang sebelum pihaknya akan membebaskan semua tahanan.

Awal pekan ini Presiden Ashraf Ghani setuju membebaskan 1.500 tahanan pada Sabtu dengan rencana membebaskan sisanya begitu syarat-syarat terpenuhi.

Dekret dua halaman, yang diteken oleh Ghani menyebutkan bahwa seluruh tahanan Taliban yang dibebaskan harus memberikan "jaminan tertulis untuk tidak kembali ke medan perang."

Dekret itu memaparkan secara rinci soal bagaimana tahanan akan dibebaskan secara sistematis.

"Proses pembebasan 1.500 tahanan Taliban akan diselesaikan dalam waktu 15 hari, dengan 100 tahanan keluar dari penjara Afghanistan setiap harinya," menurut dekret tersebut.

Jika terdapat kemajuan dalam pembicaraan keduanya, pemerintah akan membebaskan lagi 500 tahanan Taliban setiap dua pekan hingga total tahanan yang dibebaskan mencapai 5.000.

Disebutkan pula di dekret bahwa Taliban harus berpegang teguh pada komitmennya untuk mengurangi kekerasan selama periode ini dan seterusnya.

Namun Taliban menolak menerima pembebasan sebagian tahanan atau syarat-syarat apa pun untuk pembebasan itu, kata juru bicaranya.

Para pejabat dan pakar mengatakan isu itu menjadi halangan utama untuk memulai pembicaraan perdamaian, bersamaan dengan tantangan tambahan yang muncul dari perselisihan yang menajam antara Ghani dan lawan politiknya Abdullah Abdullah.

Dua orang itu mengatakan mereka pemimpin yang sesungguhnya negara itu. Pertikaian tajam keduanya mengarah pada risiko terjadinya pemerintahan ganda yang sedang dibentuk dan mengganggu pengangkatan utusan untuk berunding dengan Taliban. (Reuters)