Pembekuan PSSI, Cara Menpora Berantas Mafia Sepak Bola?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) telah membekukan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) lewat Keputusan Menpora No 0137 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui.

Namun Ketua Umum PSSI La Nyalla Mahmud Mattalitti sepertinya tidak bergeming dengan keputusan tersebut. Dia justru menanggapi dingin pembekuan PSSI oleh Menpora Imam Nahrawi dengan menagatakan tidak akan terpengaruh oleh pembekuan yang terhitung sejak 17 April 2015 itu.

Melihat kejadian ini, bila flashback sedikit ke belakang, saat Imam Nahrawi baru dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Menpora pernah menegaskan akan memberantas mafia sepak bola di Tanah Air.

Saat hal tersebut coba dikonfirmasi kepada Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya (ketua) mengatakan hal tersebut sangat subjektif dan Menpora harus bisa membuktikan secara hukum.

“Kalau beberapa saat lalu kita bicara mafia minyak dan gas (migas), apakah langsung kita halangi kegiatan di sektor migas Indonesia, seperti pertamina, petral, dan sebagainya? Tidak begitu caranya,” kata Riefky kepada satuharapan.com, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/4).

Menurut dia, seharusnya Menpora tidak langsung membekukan PSSI. Sebab dalam membina sebuah organisasi, sebuah kementerian tidak boleh langsung menghentikan aktivitas organisasi tersebut.

“Ini sebenarnya usaha pemerintah mewujudkan janji kampanye di Pemilu Presiden 2014 kemarin, di mana pemerintah berjanji hadir di berbagai kelompok masyarakat,” ujar dia.

“Tapi kalau begini jadi terbalik, justruk kehadiran pemerintah mengamputasi kegiatan yang merupakan salah satu hiburan masyarakat,” politisi Partai Demokrat itu menambahkan.

Riefky berpendapat, pemerintah boleh saja memberantas mafia sepak bola Tanah Air, namun sebaiknya pemerintah melalui Menpora memberi informasi kepada Komisi X DPR RI dan menjabarkan bukti-bukti hukum yang ada. “ Jangan langsung membakar lumbungnya seperti ini, mari kita cari siapa tikusnya,” tutur dia..

Jangan Pakai BOPI

Sementara Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Moreno Suprapto mengatakan bila Menpora ingin memberantas mafia sepak bola seharusnya tidak menggunakan tangan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), tapi meminta bantuan Badan Intelijen Negara(BIN) atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Fokus, saya pembalap fokus balap, tim fokus perencanaan, pemerintah harus bisa memilah mana ranahnya, jangan acak-acakan,” kata dia.

Menurut Moreno, Menpora tidak paham kebutuhan dan dampak dari olahraga itu sendiri. Seperti sepak bola, menurut dia, sangat seksi dan populer, sehingga tidak menjadi komoditi politik. “Kalau mau jadi agenda politik yang membangun dan santun, silakan saja,” ujar dia.

“Coba lihat di Italia, klub sepak bola AC Milan, AC Parma, Juventus pernah tidak bayar pajak, terus di sana juga banyak mafia sepak bola, tapi yang ditindak itu klubnya, bukan federasi sepak bola Italia (FIGC/ Federazione Italiana Giuoco Calcio),” kata dia.  

Dukungan pemberantasan mafia sepak bola juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ridwan Hisjam. Tapi menurut dia, Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala keputusan harus ditempuh lewat jalur hukum.

“Menpora cukup memberi rekomendasi atau peta saja, yang operasi polisi,” ujar dia.

“Ini terlihat eksekusinya, walaupun cita-cita betul. Kalau cita-cita betul eksekusi salah, hasilnya salah juga,” Ridwan menambahkan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja