Pemberontak M23 Kongo Menyerahkan Diri

KINSASHA, SATUHARAPAN.COM – Kelompok pemberontak Kongo, M23  mengumumkan berakhirnya pemberontakan dan membuka proses perundingan damai dan pembicaraan politik. Hal itu dilakukan setelah dua dekade melakukan pemberontakan bersenjata yang menewaskan jutaan orang.

Kelompok pemberontak ini dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan sejumlah warga sipil di Kongo Timur selama setahun lebih. Pada hari Selasa (5/11) kelompok ini mengumumkan akan melucuti senjata dan mengupayakan pembicaraan politik.

Hal itu dilakukan  beberapa jam setelah pasukan pemerintah melumpuhkan para pemberontak pada dua basis pertahanan terakhir mereka di puncak bukit di Tshanzu dan Runyoni, sebelum fajar hari itu.

Sebuah serangan pasukan pemerintah yang didukung PBB selama dua pekan mendesak para pemberontak di perbukitan di sepanjang perbatasan dengan Uganda dan Rwanda.

Pihak PBB, seperti diungkapkan utusan khusus PBB untuk wilayah Great Lakes, Afrika, Mary Robinson, menyatakan menyambut pengumuman penyerahan itu. Para pemimpin Afrika juga pernah mendesak kelompok itu untuk meninggalkan pemberontakan, dan penandatanganan perjanjian damai dengan pemerintah Republik Demokratik Kongo di bawah Presiden Joseph Kabila.

Perlucutan Senjata

"Kepala staf umum dan para komandan dari semua unit utama telah diminta untuk mempersiapkan pasukan untuk perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi dengan persyaratan yang akan disepakati dengan pemerintah Kongo," kata pemimpin M23, Bertrand Bisimwa, dalam sebuah pernyataan. Namun ada laporan bahwa sejumlah pejuang M23 telah melarikan diri.

Juru bicara pemerintah Kongo, Laurent Mende,  mengatakan bahwa pemberontak menyerah dalam jumlah besar dan bahwa pemerintah Kinshasa siap untuk menggelar pembicaraan damai.

"Tidak ada tempat di negara kita untuk setiap kelompok yang tidak mengikuti hukum," kata Mende, hari Selasa (5/11). Dia menambahkan bahwa pasukan yang menyerah adalah dari pimpinan yang termasuk daftar di atas.

Pihak PBB menuambut baik penyerahan ini. "Di wilayah yang telah begitu banyak menderita, hal ini jelas merupakan langkah positif yang signifikan ke arah yang benar," kata Russell Feingold, utusan khusus Amerika Serikat di Kongo dan wilayah Great Lakes, pada sebuah pernyataan di Pretoria, Afrika Selatan.

Proses Politik

"Para Utusan mendesak kedua belah pihak untuk menyelesaikan proses politik dengan menandatangani perjanjian prinsip yang menjamin perlucutan senjata dan demobilisasi tepat waktu terhadap M23, dan tanggung jawab bagi pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata pernyataan utusan PBB dan lembaga serta negara lain.

Selain itu ditambahkan perlunya pembentukan kembali otoritas negara oleh Pemerintah Kongo di wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pemberontak M23.

Pengumuman penyerahan ini terjadi di tengah bentrokan baru antara pasukan pemerintah (FARDC) dan pemberontak M23 di kota-kota di Kongo timur. Misi PBB (MONUSCO), yang telah mendukung operasi pemerintah, berada dalam siaga tinggi sejak kekerasan mulai meningkat di wilayah itu.

Helikopter PBB dua kali ditembaki  selama dua minggu terakhir, dan sejak akhir September tiga penjaga perdamaian tewas dalam menjalankan tugas. Pembicaraan pemerintah dan pemberontak di Kampala menemui jalan buntu, karena pertempuran terus diintensifkan.

Kelompok  M23 adalah tentara yang memberontak yang berasal dari tentara nasional Republik Demokratik Kongo (DRC) pada bulan April. Mereka bersama dengan kelompok-kelompok bersenjata lainnya, telah berulang kali kontak senjata dengan pasukan pemerintah (FARDC).

Pada tahun lalu, akibat pertempuran telah menewaskan lebih dari 100.000 orang. Konflik ini memperburuk krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di wilayah tersebut, di mana ada 2,6 juta orang terlantar dan 6,4 juta membutuhkan makanan dan bantuan darurat.

Sebelumnya, badan pengungsi PBB melaporkan sekitar 10.000 orang terpaksa mengungsi ke Uganda akibat pertempuran baru di wilayah tersebut. Pada berbagai kesempatan, pejabat PBB juga menyesalkan aksi kelompok bersenjata lainnya di wilayah tersebut, termasuk Mayi Mayi, FDLR (Tentara Demokratik Pembebasan Rwanda) NALU (Tentara Nasional untuk Pembebasan Uganda), dan Pasukan Demokratik Sekutu (ADF). (un.org / aljazera.com)