Pemberontak Pro-Rusia Bersiap Gelar Referendum di Ukraina
DONETSK, SATUHARAPAN.COM - Pemberontak pro-Rusia sedang mempersiapkan diri untuk menggelar pemungutan suara kemerdekaan di Ukraina timur pada Minggu (11/5), sebuah langkah yang dikecam “ilegal” oleh Amerika Serikat tapi bisa menarik republik bekas Soviet itu tercerai berai.
Jajak pendapat, yang dilakukan saat dua “referendum” di beberapa provinsi tempat para pemberontak mengambil alih lebih dari selusin kota, menandai dalamnya krisis politik yang mencengkeram Ukraina.
Meskipun hasil “ya” yang kemungkinan hanya akan diakui oleh Rusia, akan sangat merusak pemilihan umum presiden Ukraina dua pekan lagi, yang dianggap Amerika Serikat dan Uni Eropa sangat penting untuk memulihkan stabilitas di negara itu.
Referendum tersebut “ilegal menurut hukum Ukraina dan merupakan upaya untuk menciptakan perpecahan dan gangguan lebih lanjut,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki dalam sebuah pernyataan pada Sabtu.
“Jika referendum ini tetap dilakukan, maka akan melanggar hukum internasional dan integritas wilayah Ukraina. Amerika Serikat tidak akan mengakui hasil referendum ilegal tersebut,” tandasnya.
Sebelumnya pada Sabtu, Prancis dan Jerman bersama-sama mengancam “konsekuensi” terhadap Rusia jika pemilu tersebut batal – diikuti Presiden AS Barack Obama memperingatkan sanksi otomatis yang akan memengaruhi seluruh sektor ekonomi Rusia yang semakin melemah.
Pemungutan suara pada Minggu terjadi di tengah kekerasan yang semakin intensif di tanah Ukraina timur.
Tentara memerangi pemberontak bersenjata, yang telah membarikade diri mereka di beberapa kota di dua provinsi tempat “referendum” sedang berlangsung, yaitu: Donetsk dan Lugansk.
Meskipun pemberontak mengklaim bahwa pemungutan suara akan mencapai 90 persen dari tujuh juta orang yang tinggal di kedua provinsi ini, beberapa daerah yang mereka ambil alih mencapai kurang dari separuh penduduk itu.
Mereka memutuskan untuk tetap melakukan pemungutan suara meskipun Presiden Vladimir Putin meminta mereka untuk menundanya.
Beberapa tempat pemungutan suara akan dibuka di sekolah-sekolah di wilayah yang dikuasai pemberontak pada pukul 08:00 waktu setempat dan ditutup 12 jam kemudian, menurut kepala pemberontak di kota Donetsk.
Kiev menolak pemungutan suara tersebut karena “tidak sah” dan bertentangan dengan konstitusi Ukraina.
Namun, seperti di Crimea - yang dianeksasi Rusia pada Maret, setelah referendum yang sama – pihaknya tidak berdaya untuk menghentikan persiapan tersebut. (AFP)
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...