Pembiayaan Keuangan Negara Bertambah karena PMN
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pembiayaan Negara yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 meningkat karena ada Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Pembiayaannya bertambah karena ada tambahan penyertaan modal negara (PMN), jadi ujung-ujungnya di net (bersih) ada tambahan sekitar Rp31 triliun untuk penerbitan surat berharga negara," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan, seperti tertuang di Antara, Selasa (13/1).
PMN 2015 akan digunakan sebagai landasan dalam membiayai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor infrastruktur.
Sejumlah BUMN infrastruktur yang diperkirakan mendapatkan penyertaan modal negara antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Sarana Multigriya Finansial, PT PAL Indonesia, PT Geo Dipa Energi dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Robert menjelaskan, penambahan pembiayaan ini dibutuhkan, meskipun target defisit anggaran dalam RAPBN-Perubahan 2015 telah ditetapkan 1,9 persen terhadap PDB, atau turun dari target dalam APBN sebesar 2,21 persen terhadap PDB.
Pembahasan Penyertaan Modal Negara pada kisaran Rp 37 sampai dengan 38 triliun masih membutuhkan persetujuan DPR yang masih menggodok RAPBN-P 2015.
Direktur Strategis dan Portfolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Schneider Siahaan menambahkan bahwa tambahan penyertaan modal kepada BUMN masih dibiayai dari utang karena tidak bisa ditutup walau sudah ada pelebaran ruang fiskal akibat tidak adanya subsidi BBM.
Ia menambahkan tambahan pembiayaan tersebut kemungkinan berasal dari penerbitan obligasi dalam negeri atau pinjaman multilateral, yang minim terhadap risiko politik atau tidak menyulitkan pemerintah Indonesia dalam prosesnya.
"Kita mau lihat dulu, dan dikomunikasikan karena multilateral itu tidak bisa langsung. Mereka lihat dulu apa programnya, misalnya World Bank, dia tidak mau memberi pinjaman untuk membangun pembangkit listrik yang tenaganya batubara, karena punya kebijakan green issue,” kata Schneider Siahaan.
Sebelumnya, pemerintah merencanakan pembiayaan pada APBN 2015 sebesar Rp 245,9 triliun yang berasal dari pembiayaan dalam negeri terutama dari penerbitan SBN berdenominasi rupiah Rp269,7 triliun dan luar negeri sebesar negatif Rp23,8 triliun. (Ant).
Editor : Eben Ezer Siadari
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...