Pembicaraan Damai Suriah Bahas Transisi Politik, Pemerintahan dan Konstitusi

JENEWA, SATUHARAPAN.COM – Mediator Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) prihatin dengan situasi keamanan yang memburuk di beberapa lokasi di Suriah, meskipun masih ada kesepakatan tentang gencatan senjata dan dimulainya pembicaraan damai intra Suriah mulai hari Rabu (13/4) di Jenewa, Swiss.

"Kita perlu memastikan, dengan risiko apapun, bahwa penghentian permusuhan, secara roh dan substansi, terus memberikan harapan kepada rakyat Suriah. Sebab, itulah yang membuat mereka percaya bahwa pembicaraan damai yang mereka tunggu akan memperbaiki kehidupan mereka,’’ kata Staffan de Mistura, Utusan Khusus PBB untuk Suriah di Jenewa.

Perlu dipastikan bahwa jika insiden pada gencatan senjata terlalu sering terjadi, semangat dan kepercayaan bisa memburuk, kata dia.

De Mistura beberapa waktu lalu mengunjungi Moskow, Amman, Damaskus dan Teheran, dan para pejabat negara itu menunjukkan minat dan dukungan untuk transisi politik dan penghentian perang Suriah yang telah berlangsung lima tahun lebih.

Tujuan utamanya, katanya, adalah para pihak memastikan bahwa fase ini, pembicaraan intra-Suriah, berjalan  produktif atau seefektif mungkin.

Bidikannya sangat jelas, agenda yang didasarkan pada transisi politik, dengan masalah pemerintahan dan konstitusi sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB. ‘’Tidak satupun dari mereka menyatakan keraguan,’’ kata De Mistura.

Hari pertama, Rabu, pertemuan dilakukan dengan delegasi dari Komite Negosiasi Tinggi (HNC) dari kelompok oposisi Suriah.

Sedangkan delegasi pemerintah akan tiba pada hari Jumat (15/4), yang akan dipimpin oleh Bashar Ja'afari, Duta Besar Suriah untuk PBB.

Tiga poin yang akan dibahas dalam diskusi dan negosiasi adalah tentang transisi politik, pemerintahan dan konstitusi.

‘’Adalah normal untuk setiap delegasi untuk menyatakan posisi yang kuat, tetapi bahwa mereka datang untuk bernegosiasi,’’ kata De Mistura. (un.org)