Pembubaran Petral untuk Efisiensi Pertamina

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Said Didu mengatakan rencana pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) oleh pemerintah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi Pertamina.

"Bagi Kementerian ESDM pembubaran Petral ini agar Pertamina lebih efisien. Sehingga harga BBM menjadi lebih murah," kata Said dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat (24/4).

Selain itu, tujuan penting dari pembubaran Petral ialah untuk menghilangkan oknum-oknum yang diduga menjadi mafia migas, ujarnya menambahkan.

Pada awalnya, Petral dibentuk di Hong Kong oleh mantan Presiden Soeharto untuk melakukan jual-beli migas, yang pada saat itu Pertamina mengalami masalah korupsi yang sangat tinggi.

"Tapi ternyata mafianya pindah ke sana, mengikuti ke Hong Kong, dan sekarang Petral sudah di Singapura. Jadi badan hukumnya Hongkong tapi beroperasi di Singapura," ujarnya menjelaskan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, menurut dia perusahaan apa pun yang menyuplai minyak ke Pertamina harus bisa dilakukan audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Said berpendapat, selama ini upaya dalam membuktikan keberadaan mafia dan nilai kerugian yang dialami negara sangat sulit dilakukan oleh BPK maupun auditor internasional. 

"Kalau badan hukumnya di Hongkong tapi beroperasi di Singapura, maka tidak mungkin BPK melakukan audit investigasi. Sehingga untuk melakukan pembuktian pun sulit," tukas dia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga telah mengisyaratkan bahwa pemerintah akan segera membubarkan PT Petral, anak usaha PT Pertamina yang ditugasi dalam hal ekspor-impor minyak.

"Insya Allah tahun ini (sudah ada keputusan). Saya sudah mendapat laporan dari Pertamina, selanjutnya saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden (Jokowi) untuk mengambil keputusan," kata Rini di sela Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Jumat.

Meski begitu, Rini menuturkan sejauh ini laporan dari Pertamina baru menyangkut soal operasional Petral.

"Saya meminta yang detil lagi termasuk menyangkut hukum dan karyawannya," ujar Rini. (Ant)