Pemerintah akan Reformasi Kebijakan Sektor Migas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah menyatakan akan terus berkomitmen mendukung industri minyak dan gas (migas) di Indonesia di tengah menurunnya harga minyak mentah dunia.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Konvensi dan Pameran ke-40 Indonesian Petroleum Association (IPA) di Jakarta, Rabu.

"Pemerintah tidak ingin menunda-nunda reformasi kebijakan sektor migas," ujar Darmin.

Beberapa kebijakan terkait migas yang telah dilakukan pemerintah adalah merombak struktur anggaran negara dengan meniadakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan telah menyederhanakan perizinan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Namun, pria yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia ini menyebut hal tersebut belum cukup.

"Kami akan sempurnakan rancangan kebijakan sektor migas pada tahun ini (2016), karena kami tidak punya kemewahan untuk menunda ke tahun depan," katanya.

Untuk menyukseskan kebijakan migas pemerintah, Darmin meminta kerja sama antarkementerian, antara Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Agraria serta Menteri Kelautan dan Perikanan.

Hal senada disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said yang berharap kebijakan di sektor migas dapat menciptakan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku industri migas.

"Kami harus merancang ulang kebijakan supaya agar kemitraan yang berkelanjutan. Kita mesti meninjau bagaimana mengatur split, jangka waktu, lokal konten sampai transfer ilmu pengetahuan," kata Sudirman.

Salah satu masa depan yang akan dikembangkan lebih lanjut adalah sektor energi baru terbarukan (EBT) dan energi non-konvensional.

"Kemajuan EBT dan energi nonkonvensional ini menjadi variabel baru yang akan terus diuji," kata dia.(Ant)

Editor : Eben E. Siadari