Pemerintah Bangun 74 Embung di Rote Ndao

ROTE NDAO, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, Pemerintah telah membangun 74 embung hanya di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), salah satunya adalah Embung Saina, di Desa Oelolot, Rote Barat.

“Kita melihat tadi di sekitar embung ini masyarakat menyambut dengan membuat sawah-sawah baru, kemudian menanam. Di atas itu saya lihat menanam jagung, di bawah tadi saya lihat padi-padi sudah mulai ditanam,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai melakukan peninjauan Embung Saina, di Desa Oelolot, Rote Barat, Rote, hari Selasa (9/1) pagi.

Menurut Presiden, pembangunan embung ini untuk menyiapkan pengairan, baik untuk sawah maupun untuk kebun, tapi juga untuk peternakan. Ia meminta wartawan melihat waktu sore, saat banyak hewan-hewan ternak masuk ke embung untuk mencari air.

“Kuncinya di NTT, di Kabupaten Rote Ndao kuncinya satu, hanya air. Kalau air ada saya kira urusan pertanian, urusan kebun, juga air baku saya kira akan terselesaikan. Tapi dengan 74 embung yang sudah ada ini kita harapkan produktivitas pertanian, kebun juga akan meningkat,” terang Presiden.

Menurut Presiden, saat ini masih ada pembangunan embung lagi, 24 lagi di NTT. Ia menyebutkan, di NTT (terdapat) 1.100 embung-embung seperti ini. “Memang kuncinya di situ, NTT kuncinya satu, air,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sepanjang tahun 2015-2019 telah membangun tujuh bendungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki curah hujan rendah. Secara keseluruhan pembangunan ketujuh bendungan itu akan menampung 188 juta m3 volume air yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi, sumber air baku, pembangkit listrik dan pariwisata.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Imam Santoso menjelaskan, ketujuh bendungan yang dibangun itu merupakan bagian dari 49 bendungan baru yang diprogramkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla.

“Biaya pembangunan tujuh bendungan tersebut Rp 5,9 triliun,” kata Imam Santoso, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), hari Senin (8/1).

Menurut Dirjen Sumber Daya Air itu, empat bendungan nantinya akan berada di Pulau Timor yakni Bendungan Raknamo, Rotiklot, Manikin, dan Kolhua. Sedangkan tiga lainnya berada di Pulau Flores yakni Bendungan Napun Gete, Temef dan Mbay.

Dari tujuh bendungan, lanjut Imam, satu bendungan telah selesai yaitu Raknamo. Sedangkan, tiga bendungan dalam tahap konstruksi, yaitu Rotiklot, Napun Gete dan Temef, dan tiga bendungan lainnya dalam tahap perencanaan dan persiapan yaitu Mbay, Manikin dan Kolhua.

Diresmikan Presiden Jokowi

Bendungan Raknamo yang dimulai pembangunannya (groundbreaking) oleh Presiden Jokowi pada tanggal 20 Desember 2014, akan diresmikan pengisiannya oleh Kepala Negara pada 9 Januari 2018.

“Penyelesaian pembangunan bendungan ini lebih cepat 13 bulan dari target semula yakni Januari 2019,” ungkap Imam.

Proses yang cepat dimungkinkan, menurut Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, karena pengadaan lahan berjalan lancar atas dukungan penuh dari masyarakat NTT, kondisi jalan akses yang baik, sehingga mobilisasi alat berat mudah dilakukan dan dapat bekerja hingga tiga shift sehari.

Setelah Raknamo, berikutnya akan selesai Bendungan Rotiklot dengan kapasitas 3,2 juta meter kubik (m3) pada Maret 2018 atau lebih cepat delapan bulan dari jadwal semula.

“Bendungan Rotiklot berada di Atambua Kabupaten Belu. Daya tampungnya relatif kecil karena daerahnya sangat kering,” kata Imam Santoso.

Lalu, Bendungan Napun Gete berkapasitas tampung 6,9 juta m3 ditargetkan selesai tahun 2020, sementara Bendungan Temef dengan kapasitas tampung 56 juta m3 dengan target selesai tahun 2022.

Selain bendungan, Kementerian PUPR juga membangun embung di NTT. Dalam kurun waktu 2015-2017 telah dibangun embung di 288 lokasi dengan biaya Rp665,2 miliar. Tahun 2015 dibangun di 136 lokasi dengan biaya Rp245,6 miliar. Tahun 2016 sebanyak 101 lokasi dengan biaya Rp257,8, 2017 di 27 lokasi dengan biaya Rp129,5 miliar.

Tahun 2018 akan dilanjutkan pembangunan embung di 24 lokasi dengan biaya Rp32,04 miliar. Kementerian PUPR juga merealisasikan program penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku melalui pembangunan 278 sumur bor dengan biaya Rp256,08 miliar.

Tahun 2015 dibangun 52 sumur bor dengan biaya Rp34,1 miliar. Tahun 2016 sebanyak 81 sumur bor dengan biaya Rp45,3 miliar. Tahun 2017 dibangun 75 sumur bor dengan biaya Rp97,6 miliar. Tahun 2018 diprogramkan 70 sumur bor, biaya Rp78,6 miliar. (Setkab)

Editor : Melki Pangaribuan