Pemerintah Berencana Tambah Utang dari AIIB

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah sedang merampungkan persiapan sejumlah proyek infrastruktur agar pada kuartal kedua 2016 proyek-proyek tersebut dapat didanai lembaga pendanaan multilateral baru Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) yang memiliki potensi pendanaan awal hingga 20 miliar dolar AS.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa AIIB--lembaga donor yang diinisiasi Tiongkok--telah menyatakan komitmen untuk lebih cepat dalam merealisasikan pinjaman dibanding lembaga donor lainnya.

"Untuk syarat dan ketentuan seperti bunga pinjaman, tenor mereka sama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Namun, mereka mengatakan akan membuatnya lebih cepat," katanya setelah menerima pimpinan AIIB Jin Liqun.

Sofyan mengatakan bahwa pihaknya menargetkan dapat memberikan daftar proyek yang bisa didanai AIIB pada awal 2016.

Agar kerja sama dengan bank yang beranggotakan lebih dari 50 negara ini tidak tertunda, Sofyan juga meminta kementerian/lembaga lainnya untuk menyinkronisasikan rencana proyek-proyek yang prospektif didanai AIIB.

"Kami sedang mempersiapakan segala sesuatu. Mudahan-mudahan pada kuartal II dan III mereka sudah bisa memberi kredit," kata dia.

Dalam penandatanganan artikel persetujuan pendirian AIIB yang dihadiri Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro Juli 2015, sektor proyek infrastruktur Indonesia yang potensial didanai AIIB adalah pembangkit listrik dan infrastruktur maritim seperti pelabuhan.

Selain daftar proyek yang akan diajukan ke AIIB, Bappenas juga memiliki daftar 116 proyek dalam "Blue Book" atau Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri 2015--2019 dengan nilai 39,9 miliar dolar AS.

AIIB lahir atas prakarsa Presiden Tiongkok Xi Jinping saat Konferensi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2013 di Bali. AIIB ditargetkan dapat memiliki modal hingga 100 miliar dolar AS secara bertahap.

Sebelumnya, dalam pembicaraan dengan dua pejabat tinggi Bappenas, diketahui bahwa AIIB belum termasuk sebagai kreditor luar negeri Indonesia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Wismana Adi Suryabrata, melalui pesan singkat, mengatakan bahwa kerja sama AIIB dengan pemerintah Indonesia (government to government/G to G) bisa terealisasi pada tahun 2016 melalui mekanisme APBN-Perubahan 2016.

"Untuk pendanaan dalam skema bisnis (B to B) bisa dimulai 2016. Terkait dengan G to G (antarpemerintah) bisa saja jika ada APBN-Perubahan 2016," katanya pada tanggal 23 Oktober 2015.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat pembahasan APBN-P 2016. Salah satu alasannya karena alokasi Penyertaan Modal Negara untuk BUMN pada APBHN 2016 belum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Indonesia bergabung dengan AIIB setelah penandatanganan artikel perjanjian AIIB yang diwakili menteri keuangan dan wakil menteri keuangan dari 49 negara di Asia, Eropa dan Australia.

Indonesia menjadi anggota AIIB dengan menyetor modal sebesar 672,1 juta dolar AS sekaligus menjadi pemegang saham terbesar kedelapan dari 57 negara pendiri.(Ant)

Editor : Eben E. Siadari