Pemerintah Filipina dan Gerilyawan Moro Berunding Kembali

MANILA, SATUHARAPAN.COM ‒ Perunding pemerintah Filipina dan gerilyawan Moro memulai perundingan putaran baru, Jumat (1/8), untuk menyusun rancangan undang-undang setelah gagal menepati jadwal, yang telah ditetapkan dalam perjanjian perdamaian. 

Perjanjian perdamaian, yang ditandatangani pada Maret, menetapkan Presiden Benigno Aquino dan kelompok gerilyawan Muslim terbesar, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), menyetujui undang-undang, yang membentuk daerah otonomi Muslim pada pertengahan 2016, ketika masa jabatan enam tahun Presiden Aquino berakhir.

Sebagai imbalannya, MILF yang memiliki 12.000 petempur akan dilucuti senjata mereka dan membantu pemerinth nasional untuk memperbaiki kehidupan warga Muslim Filipina, termasuk diantara yang termiskin dan paling diabaikan di negara berpenduduk 100 juta jiwa yang mayoritas beragama Katolik itu.

Akan tetapi, Aquino gagal mengajukan rancangan undang-undang itu ke Kongres Senin (28/7), dengan MILF menyarankan pemerintah berusaha mengingkari komitmen-komitmen perjanjian perdamaiannya dengan menghilangkan kata-kata dari undang-undang yang diusulkan.

"Pemerintah bermaksud akan meninjau pelaksanaan penuh Perjanjian Luas mengenai Bangsamoro," kata Teresita Deles, penasehat Aquino mengenai proses perdamaian,dalam satu pernyataan ketika kedua pihak bertemu di kota Davao, Filipina selatan.

Ketua perunding pemerintah, Miriam Ferres mengatakan kedua pihak diperkirakan akan bertemu dalam 10 hari ke depan, di mana mereka akan menghasilkan satu versi rancangan undang-undang yang dapat disetujui kedua pihak.

Para gerilyawan Moro Muslim telah berperang bagi satu negara merdeka atau otonomi di pulau-pulau selatan sejak tahun 1970-an, dengan konflik yang menewaskan puluhan ribu orang.

Satu komisi beranggotakan wakil-wakil MILF dan pemerintah menyusun satu versi rancangan undang-undang yang akan disampaikan kepada Aquino untuk ditinjau April, tetapi presiden itu Juni mengatakan bahasanya perlu perbaikan lagi.

Satu pernyataan MILF bulan lalu menyatakan versi Aquino rancangan undang-undang itu "melunakkan" rancangan undang-undang itu dan akan "meninggalkan isi dan semangat" dari perjanjian perdamaian itu.

Satu pernyataan baru yang dikeluarkan organisasi itu di lamannya Jumat (1/8) menyatakan satu nada lebih damai, dengan mengatakan penundaan itu "bukan alasan untuk menyerah".

Pernyataan itu mengatakan "adalah lebih baik bagi pemerintah dan MILF untuk meneruskan jalan perdamaian bukannya kembali kebelakang di mana mereka telah mulai, yang tidak hanya praktis tetapi juga berisiko bahaya-bahaya dan ketidakpastian" tambahnya. (AFP)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja