Pemerintah Fokus Atasi Kesenjangan Ekonomi dan Pangan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo menyoroti dua permasalahan yang menjadi prioritas pemerintah dan yang menjadi fokus Kabinet Kerja dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Rapat Kabinet Paripurna perdana setelah melakukan perubahan susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK pada hari Rabu (27/7).

"Yang pertama adalah pangan, yang berkaitan dengan harga-harga pangan. Yang kedua, pengurangan kesenjangan ekonomi baik antara rakyat kaya-miskin dan juga kesenjangan pembangunan antarwilayah. Itu masalah penting sekali yang harus kita selesaikan," kata Jokowi seperti disampaikan Biro Pers Sekretariat Presiden, hari Rabu (27/7).

Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh anggota Kabinet Kerja mengenai kecepatan dalam bekerja dan soliditas antar pembantu Presiden.

"Saya ingin semua menteri dan pimpinan lembaga bekerja lebih cepat lagi, bekerja lebih efektif, dan bekerja dalam tim yang solid. Kompak, saling mendukung antara kementerian dan lembaga, tidak ada lagi yang saling menyalahkan. Kalau ada yang kurang, ini kekurangan kita semuanya karena kita berada dalam satu tim kerja," kata Presiden.

Visi Misi Jokowi-JK

Kepala Negara juga menekankan bahwa dalam pemerintahannya, tidak ada lagi yang dinamakan dengan visi dan misi menteri. Seluruh anggota Kabinet Kerja harus bergotong royong untuk mewujudkan tujuan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Perlu saya sampaikan bahwa tidak ada visi dan misi menteri, yang ada adalah visi-misi Presiden dan Wakil Presiden. Semua kementerian atau lembaga harus satu dalam seluruh kebijakan yang telah kita ambil, baik dalam rapat paripurna maupun dalam rapat-rapat terbatas," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengindikasikan tidak ingin lagi terjadi pertentangan antar anggota Kabinet Kerja mengenai segala kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat luas.

"Dalam hal pengambilan kebijakan yang berdampak luas terhadap rakyat, harus dibicarakan dalam rapat kabinet, baik rapat paripurna maupun rapat terbatas yang didahului oleh rapat-rapat di Kemenko masing-masing. Jangan sampai ada hal-hal yang berkaitan dengan rakyat banyak, langsung dikeluarkan Peraturan Menteri," tegasnya.

Presiden mengingatkan kepada seluruh anggota Kabinet Kerja agar terus bersinergi dengan kementerian koordinator dan kementerian lainnya agar memperkuat kekompakan tim anggota Kabinet Kerja.

Permasalahan Kementerian

Setidaknya terdapat enam hal yang dibahas oleh Presiden Joko Widodo di hadapan seluruh anggota Kabinet Kerja. Pertama, mengenai Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk membahasnya dalam forum sidang kabinet.

Kedua, terkait dengan permasalahan pangan. Presiden Joko Widodo berharap kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, dan Kepala Bulog untuk saling berkoordinasi terkait permasalahan tersebut.

"Sesuai yang kita rapatkan sebelumnya, secara konsisten harga-harga (pangan) itu harus dilihat hari per hari," kata Presiden.

Tugas terkait reformasi hukum diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang baru, Wiranto. Presiden Joko Widodo menuntut penegakan dan kepastian hukum dapat terlaksana di Indonesia.

"Segera dirumuskan agar secepatnya bisa kita lakukan tindakan di lapangan sehingga penegakan dan kepastian hukum di negara kita menjadi jelas. Saya kira sudah dirintis oleh Pak Luhut Pandjaitan mengenai ini, sehingga bisa dilanjutkan tahapan-tahapannya," kata Presiden.

Kemudian, kebijakan pengampunan pajak yang kini menjadi pembicaraan hangat juga dibahas oleh Presiden. Meski mendapat sambutan yang sangat meriah, Presiden Joko Widodo tidak ingin jajarannya terlena. Dirinya mengingatkan kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan di lapangan untuk segera dibenahi.

"Saya ingin memberikan peringatan saja pada Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada. Ada yang datang, orangnya tidak ada. Ada yang datang di KPP, ada orangnya, tapi tidak bisa menjelaskan secara detail hal-hal yang ditanyakan. Saya harapkan diperbaiki. Ini harus berhasil, tax amnesty-nya harus berhasil," tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menyatakan terus mengamati perkembangan pengejaran kelompok teror di Poso dan penyanderaan para warga Negara Indonesia di Filipina.

"Saya harapkan juga ditindaklanjuti terus. Hal-hal yang berkaitan dengan narkoba juga silahkan ditindaklanjuti dan diteruskan," kata Presiden.

Jokowi juga menginstruksikan untuk memanfaatkan teknologi yang dapat mengintegrasikan antara satu kementerian atau lembaga dengan yang lainnya. Presiden menginginkan adanya integrasi yang terpusat sehingga tidak lagi terdapat adanya anggaran yang saling terpisah dalam kementerian.

"Saya harapkan rumusan-rumusan yang berkaitan dengan sistem IT mulai dipersiapkan sehingga tahun depan semuanya sudah terintegrasi dengan baik antar kementerian/lembaga, daerah, dan pusat. Sekarang ini anggarannya untuk e-goverment kita berjalan sendiri-sendiri. Kementerian beli sendiri sistemnya, daerah beli sendiri. Uangnya keluar banyak tetapi sampai detik ini belum terintegrasi. Itu yang harus kita perbaiki," katanya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja