Pemerintah Harus Atur Konglomerasi Media Usai Pilpres

Foto halaman depan berbagai surat kabar nasional menampilkan foto dan berita kemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 di Jakarta, Rabu (23/7). Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa 22 Juli 2014 pukul 21.33 WIB secara resmi menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 dengan perolehan 70.997.833 suara (53,15 persen), ungggul atas atas pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh 62.576.444 suara (46,85 persen). (Foto: Antara)

PALANGKARAYA, SATUHARAPAN.COM – Program Manager Yayasan Satu Dunia, Anwari Natari, mengatakan pemerintah Indonesia harus segera mengatur konglomerasi kepemilikan media massa usai Pemilu Presiden 2014.

“Pemerintah harus bertindak tegas dalam mengatur kepemilikan media itu setelah Pemilu Presiden 2014 jika tidak ingin pilar demokrasi keempat itu roboh,” katanya dalam pernyataan, di Palangkaraya, Senin (11/8).

Ia mengatakan, pengelolaan media massa pada Pemilu Presiden 2014 sungguh tidak baik sehingga publik tidak mendapatkan informasi yang benar sebagai bekal mengambil keputusan untuk menentukan pilihan. ucapnya.

Aksi media-media partisan tidak hanya tercermin dalam pemberitaan, namun juga tercermin dalam prioritas belanja iklan capres di media massa. (Ant)