Pemerintah Harus Gerak Cepat Antisipasi Provokasi dari Media Sosial

MEDAN, SATUHARAPAN.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan mengatakan Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta untuk segera melakukan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi peristiwa konflik horizontal yang dominan akibat provokasi melalui media sosial.

"Konflik yang terjadi beberapa waktu lalu seperti di Tapanuli Selatan, Tanjung Balai dan beberapa daerah lainnya harus segera diantisipasi dengan mengambil langkah yang strategis," kata Sutrisno kepada satuharapan.com di Jakarta pada hari Minggu (25/9).

Menurut dia, langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah melakukan komunikasi dan mendata seluruh media sosial.

"Sehingga media sosial yang telah didata yang dapat diakses dari Indonesia memiliki perangkat filter atau saringan terhadap kata, kalimat, gambar, video yang mengandung kekerasan, SARA, pornografi, atau ujaran kebencian," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu melibatkan instansi, lembaga, organisasi untuk melakukan sosialisasi semangat kebangsaan yang majemuk.

"Kerukunan umat beragama harus menjadi tema dari setiap khotbah dari pemuka agama. Keberadaan agama harus dimaknai sebagai jalan perdamaian, alat pemersatu, bukan sumber perpecahan," kata dia.

Di sisi lain, peran sekolah formal juga harus lebih giat menggelorakan semangat kebangsaan, kebersamaan. 

"Sekolah harus dikelola dalam mewujudkan masyarakat yang menerima dan mengakui perbedaan. Sekolah harus menjadi tempat menumbuhkan cinta kasih, bukan membangun kompetisi yang penuh dengan intrik dan kebencian," kata dia.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum