“Pemerintah Harus Mampu Perkecil Ketergantungan Masyarakat”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah yang sukses harus mampu memperkecil ketergantungan  dan memperbesar independensi masyarakat terhadap pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate dalam diskusi “Hak Interpelasi” di Ruang Wartawan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/11), guna menanggapi sejumlah fraksi di DPR yang sepakat menggunakan hak interpelasi sebagai anggota dewan untuk mempertanyakan sejumlah kebijakan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, salah satunya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut dia, hak interpelasi pada dasarnya melekat pada setiap Anggota DPR dan harus dihormati, karena hak tersebut merupakan sesuatu yang serius dan bisa berdampak hukum.  Namun Jhonny menjelaskan Presiden Jokowi telah menjelaskan alasan menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni mengalihkan sektor konsumtif ke sektor produktif.

“Artinya, akan ada pengalihan untuk pembangunan infrastruktur yang terkait dengan aktivitas ekonomi rakyat banyak. Pada sektor irigasi dan infrastruktur nelayan, misalnya, akan memungkinkan partisipasi langsung rakyat terhadap ekonomi dan menghasilkan masyarakat yang independen dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar dia.

Jhonny membenarkan kenaikan harga BBM bersubsidi telah membawa dampak peningkatan harga bahan kebutuhan pokok. Namun dalam pandangannya, tujuan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi adalah langkah melindungi ekonomi makro. “Hal itu juga telah memberi dampak perubahan asumsi-asumsi makro dalam APBN Perubahan kita,” tutur dia.

Sehingga ia mengharapkan ada revisi terhadap APBN Perubahan, karena banyak parameter makro yang telah berubah. “Pemerintah pun diharapkan memberi penjelasan lebih mendalam pada rapat komisi di DPR,  bukan langsung diinterpelasi,” ujar dia.

Editor : Eben Ezer Siadari